Jakarta – Gelombang kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semakin menguat setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengeluarkan pernyataan sikap yang mengejutkan. Dalam pertemuan yang digelar pada 17 April 2025 di Kelapa Gading, Jakarta, ratusan purnawirawan TNI menyuarakan keprihatinan mereka terhadap arah politik nasional saat ini.
Pernyataan tersebut, yang pertama kali disiarkan melalui podcast pakar hukum tata negara Refly Harun, berisi tuntutan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya. Forum ini juga menyerukan agenda reformasi politik yang lebih luas, mencerminkan kekhawatiran mendalam terhadap integritas dan arah kebijakan pemerintahan saat ini.
Dokumen tersebut ditandatangani oleh lebih dari 300 purnawirawan, termasuk 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal udara, dan 91 kolonel. Beberapa tokoh terkemuka yang turut menandatangani antara lain Jenderal (Purn) Fachrul Razi, mantan Wakil Panglima TNI dan Menteri Agama; Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto, mantan Kepala Staf Angkatan Darat; Laksamana (Purn) Slamet Soebijanto, mantan Kepala Staf Angkatan Laut; serta Marsekal Udara (Purn) Hanafie Asnan, mantan Kepala Staf Angkatan Udara.
Langkah ini mencerminkan ketidakpuasan yang mendalam di kalangan purnawirawan TNI terhadap dinamika politik saat ini. Mereka menilai bahwa pemerintahan saat ini telah menyimpang dari prinsip-prinsip reformasi dan demokrasi yang diperjuangkan sejak era Reformasi 1998.
Pernyataan sikap ini menambah tekanan politik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, yang sebelumnya telah menghadapi kritik dari berbagai elemen masyarakat sipil dan mahasiswa. Tuntutan dari Forum Purnawirawan ini diharapkan dapat mendorong dialog nasional yang konstruktif untuk memperbaiki arah kebijakan dan memperkuat demokrasi di Indonesia
Komentar