Padang, sumbar.ngerti.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Padang menggelar rapat intensif bertajuk “Penguatan Implementasi Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Tata Kelola Bawaslu yang Bersih dan Akuntabel” pada Rabu (15/04/2026). Bertempat di Kantor Bawaslu Kota Padang, rapat ini menjadi momentum evaluasi kritis terhadap kinerja internal lembaga.
Kritik Tajam Ketua Bawaslu: “Jangan Hanya Formalitas Tertulis”
Ketua Bawaslu Kota Padang, Eris Nanda, membuka acara dengan pernyataan yang cukup menohok. Ia mengaku skeptis dengan istilah “reformasi birokrasi” jika hanya berakhir di atas kertas sebagai laporan administratif tanpa perubahan perilaku nyata.
“Saya ingin kita membangun muscle memory dalam bekerja. Terkadang kita bicara ideal di meja rapat, tapi tidak terbawa ke dalam sikap sehari-hari. Reformasi itu artinya perbaikan nyata, bukan sekadar perubahan dokumen,” tegas Eris.
Ia menekankan pentingnya transparansi internal dan diskusi yang solutif tanpa harus saling menjatuhkan demi kemajuan lembaga.
Tiga Sasaran Utama: Menuju Good Governance
Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi, Akhiro Murio, yang bertindak sebagai pemateri, membedah tiga fokus utama reformasi birokrasi yang wajib dicapai Bawaslu Padang:
1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel: Mewujudkan tata kelola yang transparan secara menyeluruh.
2. Budaya Kerja yang Efektif: Memastikan efisiensi anggaran tetap menghasilkan kinerja maksimal.
3. Pelayanan Publik Berkualitas: Peningkatan standar melalui Survei Kepuasan Masyarakat.
Akhiro juga menyoroti pentingnya kompetensi dasar bagi seluruh staf, terutama dalam hal penerimaan laporan masyarakat. “Dulu mungkin hanya satu divisi yang mampu, sekarang seluruh SDM Bawaslu wajib tahu hal-hal fundamental. Tidak boleh ada dikotomi informasi,” tambahnya, sembari memberikan pesan khusus bagi staf P3K untuk melakukan akselerasi kualitas.
Komitmen dan Evaluasi Akhir Tahun
Senada dengan hal tersebut, Kordiv Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Firdaus Yusri, mengingatkan bahwa reformasi birokrasi harus dimulai dari disiplin diri sendiri. Ia berharap komitmen terhadap administrasi negara dimulai dari hal-hal terkecil di kantor.
Sebagai penutup, Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Padang, Hengky Eka Putra, menegaskan bahwa seluruh arahan ini akan bermuara pada evaluasi konkret.
“Tanggung jawab adalah kunci, baik secara personal maupun kelembagaan. Akan ada evaluasi kinerja yang ketat, dan akuntabilitas kita semua akan diukur secara nyata di akhir tahun nanti,” pungkas Hengky.
Rapat ini dihadiri oleh seluruh staf sekretariat yang berkomitmen untuk mentransformasi Bawaslu Kota Padang menjadi lembaga yang tidak hanya berintegritas dalam pengawasan pemilu, tetapi juga unggul dalam pelayanan publik.
Komentar