Padang, sumbar.ngerti.id — Fenomena “ijazah tak laku” tengah menghantui generasi muda di Sumatera Barat. Meski ekonomi tumbuh, kenyataan pahit justru menimpa para lulusan perguruan tinggi yang kini mendominasi angka pengangguran di Ranah Minang. Persoalan ini dibedah dalam diskusi publik “BACRIT 3: Sarjana Generasi Z Membludak, Loker Sumbar Dimana?” yang digelar Idealiz Indonesia di Rumah Gadang AFTA, Padang.
Panglima Idealiz Indonesia, Arif Zulpriansyah Siregar, menilai ada ketimpangan nyata antara pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja. “Kita menyaksikan paradoks yang menyakitkan. Ekonomi Sumatera Barat tumbuh di atas 5 persen, tetapi angka pengangguran ikut naik. Pertumbuhan itu untuk siapa?” ujarnya saat membuka diskusi tersebut. Data BPS memang menunjukkan TPT Sumbar berada di angka 5,51 persen per Februari 2026, namun lulusan sarjana justru menyumbang porsi pengangguran tertinggi.
Kepala BPVP Padang, Arnov Tri Hartanto, menyoroti adanya ketidaksesuaian kompetensi atau mismatch antara kampus dan industri. Ia menekankan pentingnya perubahan perilaku sejak di bangku kuliah. “Dunia pendidikan harus mengubah kebiasaan termasuk soal kedisiplinan. Keterlambatan yang ditoleransi di kampus tidak berlaku di tempat kerja,” tegasnya. Hal ini diperparah dengan pandangan Ahmad Hafiz, CEO PT Witbox Creatif Media, yang menyebut banyak sarjana tidak qualified. “Kalau hari ini kita wisuda, besok belum tahu mau ngapain, itu gagal,” cetusnya blak-blakan.
Dari sisi kesejahteraan pekerja, Ketua DPD KSPSI Sumbar, Rully Eka Putra, mengungkap minimnya transparansi lowongan kerja bagi tenaga kerja lokal. “Banyak lowongan kerja yang tidak dibuka secara transparan. Posisi strategis hanya beredar di kalangan internal. Yang dibuka untuk umum justru pekerjaan kasar di bawah terik matahari,” ungkap Rully. Sementara itu, Kevin Philip dari GAPEMBI Sumbar menyayangkan pola pikir anak muda yang masih terpaku menjadi PNS dan melewatkan peluang di sektor kreatif.
Menutup diskusi, Azmi dari Universitas Andalas mengingatkan pentingnya merevitalisasi modal sosial Minangkabau. “Tanah ulayat hanya dimanfaatkan untuk pertanian tradisional, tidak dikembangkan untuk kesejahteraan yang lebih luas. Kita perlu merumuskan ulang sistem Nagari agar relevan dengan tantangan hari ini,” pungkasnya. Forum ini pun menyepakati perlunya sertifikasi kompetensi dan regulasi daerah untuk melindungi tenaga kerja lokal dari ketidakpastian ekonomi.
Komentar