Close sidebar
Advertisement
Refi Virgorita Nahkodai PA GMNI Kabupaten Solok, Siap Perjuangkan Kaum Marhaen | Raihan Nanda Putra Sebut Era Kepemimpinan Jokowi Hancurkan Alam hingga Sosial Ekonomi, Singgung Manuver Politik dan IKN | Dilema Alih Fungsi Lahan di Tanah Datar antara Pembangunan Ekonomi dan Kelestarian Lingkungan | Empat Tahun UU Pelindungan Data Pribadi, Sudahkah Kita Terlindungi? | Pendamping PKH Tanjung Raya Gandeng Rutan Maninjau Fasilitasi Narapidana Daftar Perlinsos | Sengketa Kawasan Sikabau dengan PT KBL Dharmasraya: Ketika Tanah Ulayat Berhadapan dengan Administrasi Negara | Menembus Narasi “Bencana Alam”: Mengurai Konflik Kepentingan dan Kompromi Diam-Diam dalam Galodo Solok | KTD GMNI Cabang Solok Dorong Kader Perkuat Ideologi dan Kepedulian Sosial | HASIMARU Unbrah: Momentum Sambut Maba dan Aksi Kepedulian Sosial | Gerakan Mengajar Desa Kota Padang Bangun Kolaborasi Pendidikan Melalui Program Inspirasi Desa Batch III | Aksi Main Hakim Sendiri terhadap Terduga Pencuri Ayam di Tabanan Picu Perdebatan Publik soal Ketimpangan Hukum | Catatan Hitam Pendidikan Kota Padang: Ketika Sekolah Bukan lagi Tempat Safe Space Bagi Anak | KPU Kabupaten Padang Pariaman Luncurkan RANGKIANG DATA, Perkuat Tata Kelola Data dan Keterbukaan Informasi Publik | Fikri Lafendra Siap Maju sebagai Calon Ketua DPD KNPI Kota Bukittinggi, Usung Semangat Persatuan dan Gotong Royong | Dari Pulau Karam untuk Masa Depan Pesisir: Conservation Camp 2026 Dorong Restorasi Mangrove Mandeh | Menyibak Jejak “Perdamaian Koto Piliang”: Penemuan Situs Medan Nan Bapaneh di Nagari Simawang | Mahasiswa Ilmu Sejarah Unand Gelar Pameran Visualisasi Sejarah Berbasis Media Kreatif | Haul ke-56 Bung Karno di Padang Jadi Ruang Refleksi Lintas Organisasi Kepemudaan, Teguhkan Semangat Gotong Royong dan Keberpihakan kepada Rakyat | HMI Cabang Padang: Dinamika Yang Tak Kunjung Usai | Membaca Warisan Budaya dari Desa Hangping | GMNI Sijunjung: Ada Upaya Membonceng Nama Organisasi untuk Mendukung Polisi! | Vasco Ruseimy Kecelakaan di Jalur Solsel–Padang, Sempat Rasakan Situasi “Dekat dengan Maut” | Perkuat Akar Rumput, GMNI UNP Cetak Generasi Pejuang Pemikir Baru di Kota Padang | Gelar Sarjana Jadi “Beban”? Ribuan Lulusan di Sumbar Terjebak Pengangguran, Ada Apa? | Rem Blong, Truk Muatan Hantam Tiga Mobil di Jalur Penurunan Padang Besi |
Artikel Pekerjaan
Beranda / Ekonomi / Pekerjaan / Maraknya Pelecehan Seksual pada Anak Sekolah: Saatnya Peran Guru BK Diperkuat

Maraknya Pelecehan Seksual pada Anak Sekolah: Saatnya Peran Guru BK Diperkuat

Oleh : Fakhrul Ramadhan Fatan (Guru Bimbingan dan Konseling SMK Taruna Padang)

Kasus pelecehan seksual terhadap anak sekolah kembali mencuat ke ruang publik. Satu per satu cerita terungkap, menghadirkan luka yang tidak hanya membekas pada korban, tetapi juga mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman justru dalam sejumlah kasus berubah menjadi ruang yang menyimpan trauma.

Fenomena ini tidak bisa lagi dipandang sebagai insiden sporadis. Ia adalah alarm keras bahwa sistem perlindungan anak di sekolah masih memiliki celah serius. Banyak korban memilih diam—bukan karena tidak ingin bersuara, tetapi karena takut, malu, atau merasa tidak akan dipercaya. Lebih buruk lagi, ada kekhawatiran kasus akan ditutup demi menjaga nama baik institusi.

Di tengah situasi ini, Guru Bimbingan dan Konseling (BK) memegang peran yang sangat strategis. Namun, pertanyaannya: apakah peran tersebut sudah diperkuat secara sistematis?

Guru BK seharusnya menjadi ruang pertama yang aman bagi siswa untuk mengadu. Mereka bukan sekadar pembimbing akademik, melainkan pendamping psikologis yang mampu membaca tanda-tanda perubahan perilaku, trauma, atau tekanan yang dialami siswa. Sayangnya, di banyak sekolah, fungsi ini belum berjalan optimal. Beban kerja administratif yang tinggi, keterbatasan pelatihan khusus, serta minimnya dukungan sistem membuat peran guru BK belum maksimal.

Empat Tahun UU Pelindungan Data Pribadi, Sudahkah Kita Terlindungi?

Sudah saatnya ada langkah konkret. Pertama, penguatan kapasitas guru BK melalui pelatihan khusus penanganan kekerasan seksual. Penanganan korban tidak boleh dilakukan secara sembarangan karena kesalahan pendekatan dapat memperparah trauma. Kedua, sekolah wajib memiliki mekanisme pelaporan yang jelas, aman, dan berpihak pada korban. Ketiga, edukasi tentang batasan tubuh, persetujuan, serta keberanian melapor harus menjadi bagian dari program konseling rutin.

Pencegahan pelecehan seksual bukan semata urusan korban, melainkan tanggung jawab seluruh ekosistem pendidikan. Guru BK harus ditempatkan sebagai garda terdepan, bukan sekadar pelengkap struktur organisasi sekolah.

Kita tidak boleh menunggu kasus berikutnya viral untuk kemudian bergerak. Setiap anak berhak atas rasa aman di sekolah. Dan penguatan peran Guru BK adalah salah satu langkah paling mendesak untuk memastikan hak itu benar-benar terjamin.

Menembus Narasi “Bencana Alam”: Mengurai Konflik Kepentingan dan Kompromi Diam-Diam dalam Galodo Solok

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *