JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menanggapi keras kebijakan tarif 32% yang dijatuhkan Amerika Serikat terhadap Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. Menurut Said, kebijakan tersebut bukanlah bentuk hubungan dagang timbal balik (resiprokal), melainkan keputusan sepihak yang merugikan banyak negara.
“Kebijakan Presiden Trump ini bukan semangat resiprokal, tapi justru menumbalkan lebih dari seratus negara demi kepentingan sepihak Amerika. Organisasi internasional seperti PBB, Bank Dunia, hingga IMF tampak diabaikan oleh pemerintah AS saat ini,” ujar Said saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Ia menilai bahwa kebijakan tarif sepihak seperti ini justru mendorong negara-negara lain untuk memperkuat kedaulatan ekonomi masing-masing. Bagi Said, semangat kebersamaan yang pernah menjadi kekuatan Amerika setelah Perang Dunia II kini justru ditinggalkan.
“Amerika dulu dihormati karena membangun dunia bersama pasca Perang Dunia. Tapi sekarang, di bawah Trump, Amerika seolah ingin membangun dirinya sendiri dan mengabaikan peran negara lain. Ini sangat berbahaya,” tegasnya.
Menghadapi situasi tersebut, Said mendorong pemerintah Indonesia untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Ia menyarankan agar manajemen fiskal diperketat, serta regulasi disederhanakan guna menciptakan iklim investasi yang lebih ramah bagi investor asing.
“Kita harus memperkuat pondasi ekonomi kita sendiri. Pengelolaan fiskal harus lebih hati-hati dan deregulasi harus segera dilakukan agar kita lebih kompetitif di mata dunia,” tuturnya.
Meski demikian, Said tetap mendorong pemerintah untuk terus membuka ruang negosiasi dengan Amerika Serikat. Namun, ia menekankan pentingnya menjaga prinsip perdagangan yang adil dalam setiap perundingan.
“Kami di DPR akan mendorong pemerintah untuk terus bernegosiasi. Tapi tentu dalam kerangka memperjuangkan perdagangan dan tarif yang adil, bukan semata mengikuti kemauan negara lain,” pungkasnya.
Komentar