Close sidebar
Advertisement
Aksi Main Hakim Sendiri terhadap Terduga Pencuri Ayam di Tabanan Picu Perdebatan Publik soal Ketimpangan Hukum | Catatan Hitam Pendidikan Kota Padang: Ketika Sekolah Bukan lagi Tempat Safe Space Bagi Anak | KPU Kabupaten Padang Pariaman Luncurkan RANGKIANG DATA, Perkuat Tata Kelola Data dan Keterbukaan Informasi Publik | Fikri Lafendra Siap Maju sebagai Calon Ketua DPD KNPI Kota Bukittinggi, Usung Semangat Persatuan dan Gotong Royong | Dari Pulau Karam untuk Masa Depan Pesisir: Conservation Camp 2026 Dorong Restorasi Mangrove Mandeh | Menyibak Jejak “Perdamaian Koto Piliang”: Penemuan Situs Medan Nan Bapaneh di Nagari Simawang | Mahasiswa Ilmu Sejarah Unand Gelar Pameran Visualisasi Sejarah Berbasis Media Kreatif | Haul ke-56 Bung Karno di Padang Jadi Ruang Refleksi Lintas Organisasi Kepemudaan, Teguhkan Semangat Gotong Royong dan Keberpihakan kepada Rakyat | HMI Cabang Padang: Dinamika Yang Tak Kunjung Usai | Membaca Warisan Budaya dari Desa Hangping | GMNI Sijunjung: Ada Upaya Membonceng Nama Organisasi untuk Mendukung Polisi! | Vasco Ruseimy Kecelakaan di Jalur Solsel–Padang, Sempat Rasakan Situasi “Dekat dengan Maut” | Perkuat Akar Rumput, GMNI UNP Cetak Generasi Pejuang Pemikir Baru di Kota Padang | Gelar Sarjana Jadi “Beban”? Ribuan Lulusan di Sumbar Terjebak Pengangguran, Ada Apa? | Rem Blong, Truk Muatan Hantam Tiga Mobil di Jalur Penurunan Padang Besi | Minibus Terjun 50 Meter ke Jurang Lembah Anai, Nasib Tujuh Penumpang Tragis? | Perkuat Reformasi Birokrasi, Bawaslu Kota Padang Tekankan Implementasi Nyata dalam Pengawasan | Massa NasDem Geruduk Kantor Tempo Protes Sampul Karikatur Surya Paloh | Prabowo dan Putin Bahas Kerja Sama Energi serta Tantangan Pasokan Minyak di Tengah Krisis Global | Kritik Dikecam, Kekuasaan Diamankan, GMNI Sumbar: Gerakan Mahasiswa Disandera Kepentingan? | Maraknya Pelecehan Seksual pada Anak Sekolah: Saatnya Peran Guru BK Diperkuat | PDI Perjuangan Agam Merandang Bersama Warga Palembayan | KLAIM SEPIHAK , agenda DPC GMNI Bukittinggi silaturahmi dengan DPP GMNI bukan Konsolidasi | Jalan Pulang Pemuda Desa Menuju Kedaulatan Pangan Nasional | Mahasiswa KKN UNP Sosialisasikan POC dan Pestisida Nabati di Nagari Simpang Sugiran |
Ekonomi
Beranda / Ekonomi / Rencana Merger Grab-GoTo Picu Kekhawatiran Mitra Ojol, Pemerintah Diminta Bertindak

Rencana Merger Grab-GoTo Picu Kekhawatiran Mitra Ojol, Pemerintah Diminta Bertindak

Ilustrasi aplikasi GOTO dan Grab

Jakarta — Rencana merger antara dua raksasa layanan transportasi daring, Grab dan GoTo, memicu kekhawatiran di kalangan pengemudi ojek online (ojol) di Indonesia. Para pengemudi menilai bahwa penggabungan ini berpotensi mengurangi pendapatan mereka dan memperburuk kondisi kerja.

Koalisi Ojol Nasional (KON) secara tegas menolak wacana merger tersebut. Ketua Presidium KON, Andi Kristiyanto, menyatakan bahwa merger ini dapat menimbulkan monopoli pasar transportasi online, yang berakibat pada penurunan kesejahteraan pengemudi dan meningkatnya potensi pengangguran.

Pengamat ketenagakerjaan, Timboel Siregar, menyoroti bahwa tujuan utama merger adalah untuk memperbesar keuntungan perusahaan, yang dapat berdampak pada penurunan persentase penghasilan mitra pengemudi. Ia menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengatur pembagian yang adil agar pengemudi mendapatkan penghasilan yang layak.

Lily Pujiati, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), mengungkapkan bahwa setelah merger Gojek dan Tokopedia menjadi GoTo pada 2021, insentif untuk layanan pengiriman mengalami penurunan signifikan. Ia khawatir hal serupa akan terjadi jika Grab dan GoTo bergabung.

Komunitas pengemudi ojol di berbagai daerah, termasuk Jawa Tengah dan DIY, juga menyuarakan penolakan terhadap rencana merger ini. Mereka meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengintervensi dan mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin timbul, seperti pemutusan kontrak sepihak dan kebijakan yang merugikan pengemudi.

Gelar Sarjana Jadi “Beban”? Ribuan Lulusan di Sumbar Terjebak Pengangguran, Ada Apa?

Beberapa pengemudi bahkan mengirimkan surat terbuka kepada Presiden, menyatakan bahwa merger ini dapat mematikan pilihan bagi mitra driver dan pengguna, serta meningkatkan potongan bagi mitra dan biaya penggunaan jasa.

Pemerintah melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diminta untuk mengkaji secara mendalam potensi dominasi pasar dan dampak sosial ekonomi dari merger ini. Pengamat ekonomi digital, Piter Abdullah, menekankan bahwa pemerintah harus melihat dari sisi data, penguasaan informasi teknologi, perlindungan konsumen, dan UMKM.

Sementara itu, laporan Reuters menyebutkan bahwa kesepakatan merger antara Grab dan GoTo dikabarkan akan rampung pada kuartal II tahun ini. Namun, hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari kedua perusahaan terkait rencana tersebut.

Dengan berbagai kekhawatiran yang muncul, para pengemudi ojol berharap pemerintah dapat mengambil langkah proaktif untuk melindungi hak dan kesejahteraan mereka dalam menghadapi dinamika industri transportasi daring yang terus berkembang.

Maraknya Pelecehan Seksual pada Anak Sekolah: Saatnya Peran Guru BK Diperkuat

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *