Close sidebar
Advertisement
Minibus Terjun 50 Meter ke Jurang Lembah Anai, Nasib Tujuh Penumpang Tragis? | Perkuat Reformasi Birokrasi, Bawaslu Kota Padang Tekankan Implementasi Nyata dalam Pengawasan | Massa NasDem Geruduk Kantor Tempo Protes Sampul Karikatur Surya Paloh | Prabowo dan Putin Bahas Kerja Sama Energi serta Tantangan Pasokan Minyak di Tengah Krisis Global | Kritik Dikecam, Kekuasaan Diamankan, GMNI Sumbar: Gerakan Mahasiswa Disandera Kepentingan? | Maraknya Pelecehan Seksual pada Anak Sekolah: Saatnya Peran Guru BK Diperkuat | PDI Perjuangan Agam Merandang Bersama Warga Palembayan | KLAIM SEPIHAK , agenda DPC GMNI Bukittinggi silaturahmi dengan DPP GMNI bukan Konsolidasi | Jalan Pulang Pemuda Desa Menuju Kedaulatan Pangan Nasional | Mahasiswa KKN UNP Sosialisasikan POC dan Pestisida Nabati di Nagari Simpang Sugiran | KKN UNP Perkuat Kebun Dasa Wisma di Durian Kapeh Darussalam | 21 Mahasiswa, Satu Pengabdian Besar: Jejak KKN Universitas Andalas di Pasia Laweh | Bawaslu Kota Padang dan GMNI Perkuat Kolaborasi Dorong Pengawasan Partisipatif Mahasiswa | Padang Rencanakan “Car Free Night” untuk Revitalisasi Kawasan Kota Tua | Perkuat Peran Pramuka, Saka Adhyasta Pemilu Kota Padang Resmi Dilantik | Mahasiswa KKN Pakandangan Universitas Andalas Gelar Edukasi SeksualAnak di SD Negeri 12 Enam Lingkung | Pengajian Akbar Subuh Bersama Syekh Abdullah Jaber, Jamaah Padati Masjid Baitul Makmur Nagari Minangkabau | BKPRMI Salurkan Wakaf Al-Qur’an di Nagari Pasia Laweh, Dibersamai Mahasiswa KKN Universitas Andalas | Menakar Percepatan Pemulihan Pasca-Bencana Kota Padang: Sebuah Ikhtiar Kemanusiaan dan Kebijakan | Konfercab II GMNI Kota Bukittinggi Resmi Dibuka, Dihadiri Wakil Ketua DPRD | Mahasiswa KKN UNAND Bangun Pegangan Jalan untuk Lansia di Lubuk Paranggai | Mahasiswa KKN Unand Sosialisasi Hak dan Kewajiban Warga Negara di SDN 08 Salibawan | Survei Polstra: 75,6 Persen Warga Dharmasraya Puas Terhadap Kinerja Annisa-Leli | Di Tengah Tenda Bencana, Yogi Yolanda Dilantik jadi Ketua DPC PDI-P Agam | ZFoundation Semarang Bersama IADP Gelar Volunteer Trauma Healing di Nanggalo Padang |
Nasional Politik
Beranda / Politik / Aria Bima Tanggapi Isu Jokowi Jadi Ketum PSI: PDIP Tak Anggap Itu Ancaman

Aria Bima Tanggapi Isu Jokowi Jadi Ketum PSI: PDIP Tak Anggap Itu Ancaman

Aria Bima

Nasional – Isu bergabungnya Presiden Joko Widodo dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali mencuat ke publik. Bahkan, nama Jokowi sempat disebut-sebut masuk dalam radar bursa Ketua Umum PSI pasca kepemimpinan Kaesang Pangarep. Menanggapi hal ini, politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Aria Bima, memberikan pandangannya.

Menurut Aria, wacana Presiden Jokowi menjadi Ketua Umum PSI bukanlah sesuatu yang mengejutkan dalam politik Indonesia. Ia menegaskan, PDIP sama sekali tidak melihat kemungkinan itu sebagai sebuah ancaman atau perpecahan. “Buat kami di PDIP, ini bukan soal ancaman politik. Setiap orang berhak menentukan arah politiknya,” ujar Aria kepada wartawan, Selasa (14/5/2025).

Meski demikian, Aria Bima tetap menyiratkan bahwa partainya masih menghormati posisi dan jasa Jokowi sebagai kader PDIP yang telah dua kali menang Pilpres melalui usungan partai berlambang banteng tersebut. “PDIP bukan partai yang reaktif. Kami lebih memilih untuk mengedepankan konsolidasi ideologis dan organisasi,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan bahwa PDIP tengah fokus pada evaluasi internal pasca Pemilu 2024 dan menjelang Pilkada serentak 2024. Oleh karena itu, spekulasi-spekulasi politik eksternal seperti peluang Jokowi menjadi Ketum PSI, tidak menjadi perhatian utama partai.

Sebelumnya, elite PSI sempat menyatakan bahwa partai mereka terbuka terhadap siapa pun yang ingin bergabung, termasuk tokoh besar seperti Jokowi. Nama Presiden pun sempat muncul dalam wacana publik sebagai simbol perlawanan terhadap oligarki politik dan wajah baru bagi partai muda seperti PSI.

Massa NasDem Geruduk Kantor Tempo Protes Sampul Karikatur Surya Paloh

Aria Bima menyatakan bahwa sikap PDIP terhadap Jokowi tetap hormat, namun partainya punya jalur dan strategi politik sendiri. “Kalau Pak Jokowi memilih jalan politik yang berbeda, itu hak beliau sebagai warga negara. Kita hormati saja,” tegasnya.

Dengan pernyataan ini, PDIP tampaknya tidak ingin terbawa dalam arus spekulasi politik yang tengah berkembang, dan lebih memilih untuk menjaga stabilitas internal menjelang kontestasi politik berikutnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *