Oleh : Fela Novia Andresta (Mahasiswi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang)
sumbar.ngerti.id – Kurikulum Merdeka hadir sebagai salah satu perubahan besar dalam sistem pendidikan Indonesia. Dengan membawa filosofi Merdeka Belajar, kurikulum ini berupaya memberi ruang bagi siswa untuk belajar secara lebih fleksibel, kreatif, dan sesuai kebutuhan mereka. Guru diberi otoritas lebih luas untuk mengatur pembelajaran, sementara sekolah diharapkan mampu berinovasi tanpa tekanan administrasi yang berlebihan. Namun ketika diterapkan di lapangan, terutama di sekolah menengah di Sumatra Barat, muncul persoalan ketimpangan yang memperlihatkan bahwa semangat kebebasan belajar belum sepenuhnya mampu diterjemahkan menjadi praktik pendidikan yang merata.
Secara konsep, Kurikulum Merdeka menawarkan sangat banyak peluang. Pembelajaran berdiferensiasi, asesmen formatif, hingga Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dirancang untuk menjadikan siswa lebih kritis, kolaboratif, dan siap menghadapi perubahan zaman.
Dokumen resmi Kemendikbudristek menegaskan bahwa kurikulum ini tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga penguatan karakter, kemampuan berpikir tingkat tinggi, serta keterampilan abad 21.
Akan tetapi, laporan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Barat tahun 2023 mengungkap bahwa implementasi kurikulum ini belum merata. Perbedaan pemahaman guru menjadi masalah utama. Masih banyak guru yang mengaku belum familiar dengan pembelajaran berdiferensiasi yang menuntut variasi metode dan penyesuaian berdasarkan kemampuan siswa. Di sejumlah sekolah, pembelajaran tetap berjalan dengan pola lama, seperti ceramah dan pemberian tugas rutin, sehingga ruh Kurikulum Merdeka tidak tercapai sepenuhnya.
Selain itu, pelatihan bagi guru dan kepala sekolah dinilai tidak merata. Beberapa sekolah di Padang, Bukittinggi, dan Payakumbuh mendapatkan akses pelatihan intensif, namun sekolah-sekolah di kabupaten seperti Pasaman Barat, Sijunjung, Mentawai, dan Solok Selatan menyampaikan bahwa pelatihan yang diterima masih terbatas dan lebih banyak berfokus pada teori. Akibatnya, guru kebingungan ketika harus menyusun modul ajar, asesmen, dan projek P5 sesuai konteks lokal.
Ketimpangan fasilitas semakin memperlebar jurang antara sekolah yang siap dan yang belum siap. Data Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan tahun 2022 menunjukkan bahwa banyak sekolah menengah masih kesulitan menyediakan perangkat teknologi seperti proyektor, komputer, dan internet stabil—padahal Kurikulum Merdeka sangat mendorong pembelajaran berbasis teknologi, diskusi kelompok, dan projek eksploratif. Di daerah terpencil, guru bahkan harus mencetak materi secara manual karena tidak ada akses untuk menggunakan platform Belajar.id dan modul digital.
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang menjadi ciri utama Kurikulum Merdeka juga belum berjalan optimal. Banyak sekolah kesulitan mengatur jadwal projek, menyesuaikan tema, dan melakukan koordinasi antarguru. Di beberapa sekolah, projek hanya dilaksanakan sebagai formalitas, tanpa pendalaman makna dan tanpa keterlibatan penuh siswa. Tantangan anggaran juga membuat sekolah kesulitan melaksanakan P5 yang ideal seperti projek kewirausahaan, konservasi lingkungan, atau penguatan budaya lokal.
Namun demikian, tidak sedikit sekolah yang mulai menunjukkan keberhasilan. Dengan kreativitas guru, dukungan kepala sekolah, dan kerja sama antara komunitas sekolah, beberapa sekolah di Sumatra Barat berhasil memaksimalkan Kurikulum Merdeka. Mereka mampu menghadirkan pembelajaran yang lebih menyenangkan, kontekstual, dan relevan. Keberhasilan mereka menunjukkan bahwa konsep kurikulum ini sebenarnya memiliki potensi besar jika ditopang oleh kesiapan yang memadai.
Pada akhirnya, Kurikulum Merdeka berada di persimpangan antara semangat kebebasan dan realita ketimpangan. Konsepnya visioner, tetapi ekosistem yang menopangnya masih belum merata. Untuk mengatasi ketidaksinkronan tersebut, dibutuhkan langkah nyata: pemerataan pelatihan guru, penguatan peran kepala sekolah, peningkatan fasilitas, dan pendampingan intensif dari dinas pendidikan daerah.
Perubahan kurikulum tidak dapat berdiri sendiri. Ia membutuhkan sistem yang kuat, dukungan berkelanjutan, dan komitmen seluruh pihak. Jika seluruh elemen pendidikan dapat bergerak seirama, maka Kurikulum Merdeka bisa menjadi bukan hanya jargon, melainkan jalan menuju transformasi pendidikan yang sesungguhnya.
Komentar