Refi Virgorita Nahkodai PA GMNI Kabupaten Solok, Siap Perjuangkan Kaum Marhaen | Raihan Nanda Putra Sebut Era Kepemimpinan Jokowi Hancurkan Alam hingga Sosial Ekonomi, Singgung Manuver Politik dan IKN | Dilema Alih Fungsi Lahan di Tanah Datar antara Pembangunan Ekonomi dan Kelestarian Lingkungan | Empat Tahun UU Pelindungan Data Pribadi, Sudahkah Kita Terlindungi? | Pendamping PKH Tanjung Raya Gandeng Rutan Maninjau Fasilitasi Narapidana Daftar Perlinsos | Sengketa Kawasan Sikabau dengan PT KBL Dharmasraya: Ketika Tanah Ulayat Berhadapan dengan Administrasi Negara | Menembus Narasi “Bencana Alam”: Mengurai Konflik Kepentingan dan Kompromi Diam-Diam dalam Galodo Solok | KTD GMNI Cabang Solok Dorong Kader Perkuat Ideologi dan Kepedulian Sosial | HASIMARU Unbrah: Momentum Sambut Maba dan Aksi Kepedulian Sosial | Gerakan Mengajar Desa Kota Padang Bangun Kolaborasi Pendidikan Melalui Program Inspirasi Desa Batch III | Aksi Main Hakim Sendiri terhadap Terduga Pencuri Ayam di Tabanan Picu Perdebatan Publik soal Ketimpangan Hukum | Catatan Hitam Pendidikan Kota Padang: Ketika Sekolah Bukan lagi Tempat Safe Space Bagi Anak | KPU Kabupaten Padang Pariaman Luncurkan RANGKIANG DATA, Perkuat Tata Kelola Data dan Keterbukaan Informasi Publik | Fikri Lafendra Siap Maju sebagai Calon Ketua DPD KNPI Kota Bukittinggi, Usung Semangat Persatuan dan Gotong Royong | Dari Pulau Karam untuk Masa Depan Pesisir: Conservation Camp 2026 Dorong Restorasi Mangrove Mandeh | Menyibak Jejak “Perdamaian Koto Piliang”: Penemuan Situs Medan Nan Bapaneh di Nagari Simawang | Mahasiswa Ilmu Sejarah Unand Gelar Pameran Visualisasi Sejarah Berbasis Media Kreatif | Haul ke-56 Bung Karno di Padang Jadi Ruang Refleksi Lintas Organisasi Kepemudaan, Teguhkan Semangat Gotong Royong dan Keberpihakan kepada Rakyat | HMI Cabang Padang: Dinamika Yang Tak Kunjung Usai | Membaca Warisan Budaya dari Desa Hangping | GMNI Sijunjung: Ada Upaya Membonceng Nama Organisasi untuk Mendukung Polisi! | Vasco Ruseimy Kecelakaan di Jalur Solsel–Padang, Sempat Rasakan Situasi “Dekat dengan Maut” | Perkuat Akar Rumput, GMNI UNP Cetak Generasi Pejuang Pemikir Baru di Kota Padang | Gelar Sarjana Jadi “Beban”? Ribuan Lulusan di Sumbar Terjebak Pengangguran, Ada Apa? | Rem Blong, Truk Muatan Hantam Tiga Mobil di Jalur Penurunan Padang Besi |

Pemuda Politik Sosial Ekonomi

Beranda / Ekonomi / Sosial Ekonomi / Raihan Nanda Putra Sebut Era Kepemimpinan Jokowi Hancurkan Alam hingga Sosial Ekonomi, Singgung Manuver Politik dan IKN

Raihan Nanda Putra Sebut Era Kepemimpinan Jokowi Hancurkan Alam hingga Sosial Ekonomi, Singgung Manuver Politik dan IKN

Oleh Redaksi • 20 Oktober 2026 • 2 Menit membaca •

PADANG, sumbar.ngerti.id — Wakil Ketua Bidang (Wakabid) Kaderisasi dan Ideologi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Provinsi Sumatera Barat, Raihan Nanda Putra, menyoroti keras kondisi bangsa di bawah kepemimpinan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Raihan menilai bahwa pada periode kedua pemerintahannya, Jokowi telah melakukan berbagai manuver politik yang berujung pada terganggunya tatanan alam, ekonomi, hingga kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Raihan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @raihannandaaa_, yang turut menandai akun media @gmnipadang dan @gmni_sumbar.

Dalam unggahannya, Raihan secara spesifik menyoroti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang ia nilai sebagai bagian dari ambisi politik untuk menyongsong putranya menjadi wakil presiden. Hal ini merujuk pada langkah Gibran Rakabuming Raka yang maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. “Kebanyakan pejabat akan terlihat buruk ketika dia menjabat pada periode kedua. Kita sebut saja Jokowi, pada periode kedua melakukan manuver politik, memaksakan pembangunan IKN dan menyongsong anaknya untuk menjadi wakil presiden,” ujar Raihan dalam unggahannya.

Lebih lanjut, Raihan menegaskan bahwa dampak dari kebijakan tersebut sangat terasa bagi masyarakat. Ia bahkan menyinggung bahwa dalam dua tahun terakhir, berbagai persoalan mendasar seperti kerusakan lingkungan, krisis ekonomi, dan masalah sosial telah menghancurkan kehidupan masyarakat. “Sedangkan di era presiden terburuk dalam sejarah negara ini, dia cuma butuh waktu dua tahun untuk menghancurkan alam, ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia,” tegasnya.

Pernyataan Raihan ini sejalan dengan kritik publik yang selama ini menyoroti proyek IKN yang dinilai sarat akan kepentingan politik dinasti dan berpotensi mengorbankan kesejahteraan rakyat. Isu politik dinasti menjadi salah satu sorotan utama dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah Gibran Rakabuming Raka resmi menjadi Wakil Presiden RI, yang dianggap sebagai kelanjutan dari upaya membangun dinasti politik keluarga Jokowi.‌‌‌

Di akhir unggahannya, Raihan memberikan peringatan keras mengenai kondisi Indonesia ke depan. Dengan menyematkan tagar #2030IndonesiaHancur, ia menyatakan bahwa kehancuran Indonesia bukanlah hal yang mustahil jika kondisi ini terus dibiarkan. “Tampaknya #2030IndonesiaHancur itu bukanlah hal yang mustahil saudara,” tulisnya. Pernyataan ini menjadi penegasan sikap Raihan sebagai kader GMNI yang menuntut evaluasi total terhadap arah kebijakan pembangunan nasional.

Baca juga: Empat Tahun UU Pelindungan Data Pribadi, Sudahkah Kita Terlindungi?