Close sidebar
Advertisement
Refi Virgorita Nahkodai PA GMNI Kabupaten Solok, Siap Perjuangkan Kaum Marhaen | Raihan Nanda Putra Sebut Era Kepemimpinan Jokowi Hancurkan Alam hingga Sosial Ekonomi, Singgung Manuver Politik dan IKN | Dilema Alih Fungsi Lahan di Tanah Datar antara Pembangunan Ekonomi dan Kelestarian Lingkungan | Empat Tahun UU Pelindungan Data Pribadi, Sudahkah Kita Terlindungi? | Pendamping PKH Tanjung Raya Gandeng Rutan Maninjau Fasilitasi Narapidana Daftar Perlinsos | Sengketa Kawasan Sikabau dengan PT KBL Dharmasraya: Ketika Tanah Ulayat Berhadapan dengan Administrasi Negara | Menembus Narasi “Bencana Alam”: Mengurai Konflik Kepentingan dan Kompromi Diam-Diam dalam Galodo Solok | KTD GMNI Cabang Solok Dorong Kader Perkuat Ideologi dan Kepedulian Sosial | HASIMARU Unbrah: Momentum Sambut Maba dan Aksi Kepedulian Sosial | Gerakan Mengajar Desa Kota Padang Bangun Kolaborasi Pendidikan Melalui Program Inspirasi Desa Batch III | Aksi Main Hakim Sendiri terhadap Terduga Pencuri Ayam di Tabanan Picu Perdebatan Publik soal Ketimpangan Hukum | Catatan Hitam Pendidikan Kota Padang: Ketika Sekolah Bukan lagi Tempat Safe Space Bagi Anak | KPU Kabupaten Padang Pariaman Luncurkan RANGKIANG DATA, Perkuat Tata Kelola Data dan Keterbukaan Informasi Publik | Fikri Lafendra Siap Maju sebagai Calon Ketua DPD KNPI Kota Bukittinggi, Usung Semangat Persatuan dan Gotong Royong | Dari Pulau Karam untuk Masa Depan Pesisir: Conservation Camp 2026 Dorong Restorasi Mangrove Mandeh | Menyibak Jejak “Perdamaian Koto Piliang”: Penemuan Situs Medan Nan Bapaneh di Nagari Simawang | Mahasiswa Ilmu Sejarah Unand Gelar Pameran Visualisasi Sejarah Berbasis Media Kreatif | Haul ke-56 Bung Karno di Padang Jadi Ruang Refleksi Lintas Organisasi Kepemudaan, Teguhkan Semangat Gotong Royong dan Keberpihakan kepada Rakyat | HMI Cabang Padang: Dinamika Yang Tak Kunjung Usai | Membaca Warisan Budaya dari Desa Hangping | GMNI Sijunjung: Ada Upaya Membonceng Nama Organisasi untuk Mendukung Polisi! | Vasco Ruseimy Kecelakaan di Jalur Solsel–Padang, Sempat Rasakan Situasi “Dekat dengan Maut” | Perkuat Akar Rumput, GMNI UNP Cetak Generasi Pejuang Pemikir Baru di Kota Padang | Gelar Sarjana Jadi “Beban”? Ribuan Lulusan di Sumbar Terjebak Pengangguran, Ada Apa? | Rem Blong, Truk Muatan Hantam Tiga Mobil di Jalur Penurunan Padang Besi |
Hukum Kebijakan Publik Nasional Pemerintahan
Beranda / Pemerintahan / Hormati Korban G30S, Pemerintah Keluarkan Imbauan Kibarkan Bendera Setengah Tiang

Hormati Korban G30S, Pemerintah Keluarkan Imbauan Kibarkan Bendera Setengah Tiang

Jakarta, sumbar.ngerti.id – Pemerintah mengimbau masyarakat di seluruh Indonesia untuk mengibarkan bendera Merah Putih setengah tiang pada 30 September 2025. Imbauan ini disampaikan melalui Surat Edaran Kementerian Kebudayaan RI Nomor 8417/MK.L/TU.02.023/2025, dalam rangka memperingati peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI).
Kementerian Kebudayaan menegaskan, pengibaran bendera setengah tiang bukan sekadar simbol berkabung, melainkan bentuk penghormatan kepada para korban yang gugur dalam tragedi berdarah tersebut. Lebih dari itu, imbauan ini diharapkan menjadi momentum refleksi agar generasi penerus tidak melupakan sejarah kelam bangsa.
Sesuai ketentuan UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, tata cara pengibaran dilakukan dengan mengibarkan bendera ke puncak tiang terlebih dahulu, berhenti sejenak, kemudian diturunkan ke posisi setengah tiang. Pada sore hari, bendera kembali dinaikkan penuh sebelum akhirnya diturunkan.
Pemerintah juga mengingatkan bahwa pada 1 Oktober 2025, bendera Merah Putih kembali dikibarkan secara penuh dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Dengan demikian, rangkaian peringatan ini tidak hanya mengenang tragedi G30S, tetapi juga meneguhkan komitmen bangsa terhadap Pancasila dan NKRI.
Imbauan pengibaran bendera setengah tiang pada 30 September telah dilakukan secara rutin setiap tahun. Meski tidak bersifat memaksa, pemerintah berharap seluruh elemen masyarakat, lembaga pendidikan, instansi pemerintah, hingga perwakilan diplomatik dapat berpartisipasi dalam gerakan nasional ini.
“Dengan menghormati para korban G30S/PKI, kita bukan hanya mengenang masa lalu, tetapi juga memperkokoh komitmen pada Pancasila dan persatuan bangsa,” tulis keterangan resmi Kementerian Kebudayaan, Selasa (30/9/2025).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *