Close sidebar
Advertisement
Refi Virgorita Nahkodai PA GMNI Kabupaten Solok, Siap Perjuangkan Kaum Marhaen | Raihan Nanda Putra Sebut Era Kepemimpinan Jokowi Hancurkan Alam hingga Sosial Ekonomi, Singgung Manuver Politik dan IKN | Dilema Alih Fungsi Lahan di Tanah Datar antara Pembangunan Ekonomi dan Kelestarian Lingkungan | Empat Tahun UU Pelindungan Data Pribadi, Sudahkah Kita Terlindungi? | Pendamping PKH Tanjung Raya Gandeng Rutan Maninjau Fasilitasi Narapidana Daftar Perlinsos | Sengketa Kawasan Sikabau dengan PT KBL Dharmasraya: Ketika Tanah Ulayat Berhadapan dengan Administrasi Negara | Menembus Narasi “Bencana Alam”: Mengurai Konflik Kepentingan dan Kompromi Diam-Diam dalam Galodo Solok | KTD GMNI Cabang Solok Dorong Kader Perkuat Ideologi dan Kepedulian Sosial | HASIMARU Unbrah: Momentum Sambut Maba dan Aksi Kepedulian Sosial | Gerakan Mengajar Desa Kota Padang Bangun Kolaborasi Pendidikan Melalui Program Inspirasi Desa Batch III | Aksi Main Hakim Sendiri terhadap Terduga Pencuri Ayam di Tabanan Picu Perdebatan Publik soal Ketimpangan Hukum | Catatan Hitam Pendidikan Kota Padang: Ketika Sekolah Bukan lagi Tempat Safe Space Bagi Anak | KPU Kabupaten Padang Pariaman Luncurkan RANGKIANG DATA, Perkuat Tata Kelola Data dan Keterbukaan Informasi Publik | Fikri Lafendra Siap Maju sebagai Calon Ketua DPD KNPI Kota Bukittinggi, Usung Semangat Persatuan dan Gotong Royong | Dari Pulau Karam untuk Masa Depan Pesisir: Conservation Camp 2026 Dorong Restorasi Mangrove Mandeh | Menyibak Jejak “Perdamaian Koto Piliang”: Penemuan Situs Medan Nan Bapaneh di Nagari Simawang | Mahasiswa Ilmu Sejarah Unand Gelar Pameran Visualisasi Sejarah Berbasis Media Kreatif | Haul ke-56 Bung Karno di Padang Jadi Ruang Refleksi Lintas Organisasi Kepemudaan, Teguhkan Semangat Gotong Royong dan Keberpihakan kepada Rakyat | HMI Cabang Padang: Dinamika Yang Tak Kunjung Usai | Membaca Warisan Budaya dari Desa Hangping | GMNI Sijunjung: Ada Upaya Membonceng Nama Organisasi untuk Mendukung Polisi! | Vasco Ruseimy Kecelakaan di Jalur Solsel–Padang, Sempat Rasakan Situasi “Dekat dengan Maut” | Perkuat Akar Rumput, GMNI UNP Cetak Generasi Pejuang Pemikir Baru di Kota Padang | Gelar Sarjana Jadi “Beban”? Ribuan Lulusan di Sumbar Terjebak Pengangguran, Ada Apa? | Rem Blong, Truk Muatan Hantam Tiga Mobil di Jalur Penurunan Padang Besi |
Daerah Pemerintahan
Beranda / Pemerintahan / KPU Solok Tetapkan 59.909 Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV 2025

KPU Solok Tetapkan 59.909 Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV 2025

​Solok, sumbar.ngerti.id — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solok secara resmi menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) untuk triwulan keempat tahun 2025. Penetapan ini dilakukan melalui rapat pleno terbuka yang digelar di aula kantor KPU Kota Solok pada Senin, 8 Desember 2025, menghasilkan total 59.909 pemilih berkelanjutan.

​Rapat pleno tersebut dihadiri oleh ketua dan anggota KPU Kota Solok, sekretaris KPU Kota Solok, serta perwakilan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk Polresta Solok Kota, Kodim 0309/Solok, Korwil Binda Solok, kepala Badan Kesbangpol Kota Solok, Lapas Klas II/B Solok, kepala Dinas Dukcapil Kota Solok, dan Bawaslu Kota Solok. Kehadiran lembaga-lembaga ini menegaskan pentingnya kolaborasi dalam pemutakhiran data.

​Berdasarkan Keputusan KPU Kota Solok Nomor 33 Tahun 2025, total pemilih tersebut tersebar di 13 kelurahan/desa dalam dua kecamatan. Rincian data pemilih menunjukkan:

• ​Kecamatan Lubuk Sikarah: Total 32.869 pemilih (16.195 laki-laki dan 16.674 perempuan).

• Kecamatan Tanjung Harapan: Total 27.040 pemilih (13.374 laki-laki dan 13.666 perempuan).

Refi Virgorita Nahkodai PA GMNI Kabupaten Solok, Siap Perjuangkan Kaum Marhaen

​Secara keseluruhan, jumlah pemilih perempuan di Kota Solok tercatat lebih banyak, yaitu 30.340 orang, berbanding 29.569 pemilih laki-laki.

​Ketua KPU Kota Solok, Ariantoni, menjelaskan bahwa rapat pleno terbuka ini memiliki tujuan krusial yang melampaui penetapan angka semata.

​”Tujuan utama rapat ini adalah untuk memvalidasi keakuratan dan kebenaran data hasil pemutakhiran, menyampaikan hasil tersebut kepada stakeholder terkait, sekaligus mengidentifikasi kendala dan menyusun rencana tindak lanjut perbaikan,” ujar Ariantoni.

​Ia menambahkan, tujuan akhir dari proses ini adalah untuk meningkatkan koordinasi, transparansi, dan akuntabilitas demi kualitas data yang lebih baik yang akan digunakan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan mendatang.

​Penetapan hasil PDPB ini merupakan amanat dari Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Seluruh proses rekapitulasi dan penetapan ini telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor 17/PP.05.1-BA/1372/2025.

Dilema Alih Fungsi Lahan di Tanah Datar antara Pembangunan Ekonomi dan Kelestarian Lingkungan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *