PADANG, sumbar.ngerti.id – Ikatan Kekerabatan Antropologi (IKA) FISIP Universitas Andalas (Unand) dalam rilis pers tertulis menyampaikan keprihatinan mendalam dan kecaman keras atas situasi sosial dan kemanusiaan yang kian memanas di Indonesia.
Kematian tragis Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek daring, yang dipicu oleh tindakan represif aparat kepolisian, serta bentrokan yang meluas di berbagai daerah dinilai IKA FISIP Unand adalah indikasi nyata merosotnya rasa keadilan dan kemanusiaan di Tanah Air.
Akar masalah peristiwa ini, disebut bukanlah insiden yang berdiri sendiri, melainkan puncak dari akumulasi ketidakpuasan, keresahan, dan hilangnya kepercayaan publik terhadap negara, terutama perilaku para elit politik yang arogan, mementingkan diri sendiri dan golongan, sehingga menyakiti hati rakyat.
“Begitu juga dengan Kepolisian RI. Sudah terlalu sering kita menyaksikan nyawa anak bangsa melayang akibat tindakan aparat yang melampaui batas kewenangan. Tragedi Kanjuruhan yang masih menyisakan duka mendalam sepertinya tidak cukup menjadi pelajaran. Hari-hari belakangan, kekerasan terus dipertontonkan aparat dalam mengamankan unjuk rasa. Kekerasan ini menunjukkan kegagalan aparat dalam menjalankan tugasnya secara profesional, adil, dan humanis,” bunyi rilis pers tersebut.
Tindakan represif ini, ditambah dengan tidak pekanya para elit yang sering melontarkan pernyataan-pernyataan kosong dan anti rakyat telah mengikis habis kesabaran rakyat.
Kesenjangan sosial yang semakin melebar antara para elit yang sibuk memikirkan kantong pribadi dengan rakyat yang berjuang untuk bertahan hidup menjadi pemicu utama kemarahan publik. Hal ini dianggap akan mengancam stabilitas sosial dan dapat menjebol sendi-sendi persatuan bangsa.
Melihat kondisi yang mendesak ini, Ikatan Kekerabatan Antropologi (IKA) FISIP Unand mendesak:
- Pengusutan tuntas dan transparan: Menuntut penyelidikan yang menyeluruh dan transparan atas kematian Affan Kurniawan dan seluruh korban masyarakat sipil, mahasiswa, dan lain-lain dalam bentrokan unjuk rasa. Pelaku kekerasan, tanpa terkecuali, harus diadili secara tegas dan setimpal untuk menegakkan keadilan.
- Reformasi total aparat keamanan: Mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi dan reformasi total terhadap prosedur operasional aparat keamanan dalam menghadapi massa aksi. Tindakan represif yang tidak proporsional harus dihentikan dan diganti dengan pendekatan yang humanis dan dialogis.
- Aksi nyata untuk kesejahteraan rakyat: kepada Presiden Prabowo Subianto, kami mendesak agar segera mengambil langkah konkret dan tegas. Ganti para pembantu Anda yang tidak memiliki empati dan komitmen nyata dalam menjalankan amanah rakyat. Sudah saatnya janji-janji kesejahteraan diterjemahkan menjadi aksi nyata, bukan sekadar retorika politik. Kegagalan untuk bertindak tegas akan membuat rakyat berkesimpulan bahwa pemerintahan saat ini tidak serius dan berpihak pada segelintir elit saja.
- DPR Harus berpihak pada rakyat: kepada seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar menunjukkan sikap empati terhadap kondisi kebangsaan dan penderitaan rakyat. Jangan bersikap anti kritik atas suara rakyat yang disampaikan melalui aksi demonstrasi dan berbagai kanal lainnya. DPR mesti melakukan upaya-upaya konstitusional untuk merespon berbagai masalah rakyat, agar kesejahteraan yang menjadi cita-cita kemerdekaan benar-benar dirasakan rakyat. Bukan hanya dirasakan segelintir elit yang dengan pongah memakmurkan diri sendiri dan kelompok. Sudah saatnya wakil rakyat benar-benar mewakili kepentingan rakyat, bukan diri sendiri dan golongan.
- Pernyataan sikap ini kami sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan intelektual kami sebagai alumni Antropologi, FISIP Universitas Andalas Padang.
“Kami menolak untuk tinggal diam melihat ketidakadilan yang merusak pondasi kebangsaan kita,” bunyi pernyataan akhir rilis pers IKA FISIP Unand.
Komentar