Close sidebar
Advertisement
Puncak Serak Gulo Padang: Ribuan Warga Berebut 4 Ton Gula di Masjid Muhammadan | Bareskrim Tetapkan Jenderal Listyo Sigit sebagai Tersangka Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal | Tyo Hutrianto Maju Caketum KNPI Sumbar, Tegaskan Pemimpin Pemuda Tak Boleh Karbitan | Refi Virgorita Nahkodai PA GMNI Kabupaten Solok, Siap Perjuangkan Kaum Marhaen | Raihan Nanda Putra Sebut Era Kepemimpinan Jokowi Hancurkan Alam hingga Sosial Ekonomi, Singgung Manuver Politik dan IKN | Dilema Alih Fungsi Lahan di Tanah Datar antara Pembangunan Ekonomi dan Kelestarian Lingkungan | Empat Tahun UU Pelindungan Data Pribadi, Sudahkah Kita Terlindungi? | Pendamping PKH Tanjung Raya Gandeng Rutan Maninjau Fasilitasi Narapidana Daftar Perlinsos | Sengketa Kawasan Sikabau dengan PT KBL Dharmasraya: Ketika Tanah Ulayat Berhadapan dengan Administrasi Negara | Menembus Narasi “Bencana Alam”: Mengurai Konflik Kepentingan dan Kompromi Diam-Diam dalam Galodo Solok | KTD GMNI Cabang Solok Dorong Kader Perkuat Ideologi dan Kepedulian Sosial | HASIMARU Unbrah: Momentum Sambut Maba dan Aksi Kepedulian Sosial | Gerakan Mengajar Desa Kota Padang Bangun Kolaborasi Pendidikan Melalui Program Inspirasi Desa Batch III | Aksi Main Hakim Sendiri terhadap Terduga Pencuri Ayam di Tabanan Picu Perdebatan Publik soal Ketimpangan Hukum | Catatan Hitam Pendidikan Kota Padang: Ketika Sekolah Bukan lagi Tempat Safe Space Bagi Anak | KPU Kabupaten Padang Pariaman Luncurkan RANGKIANG DATA, Perkuat Tata Kelola Data dan Keterbukaan Informasi Publik | Fikri Lafendra Siap Maju sebagai Calon Ketua DPD KNPI Kota Bukittinggi, Usung Semangat Persatuan dan Gotong Royong | Dari Pulau Karam untuk Masa Depan Pesisir: Conservation Camp 2026 Dorong Restorasi Mangrove Mandeh | Menyibak Jejak “Perdamaian Koto Piliang”: Penemuan Situs Medan Nan Bapaneh di Nagari Simawang | Mahasiswa Ilmu Sejarah Unand Gelar Pameran Visualisasi Sejarah Berbasis Media Kreatif | Haul ke-56 Bung Karno di Padang Jadi Ruang Refleksi Lintas Organisasi Kepemudaan, Teguhkan Semangat Gotong Royong dan Keberpihakan kepada Rakyat | HMI Cabang Padang: Dinamika Yang Tak Kunjung Usai | Membaca Warisan Budaya dari Desa Hangping | GMNI Sijunjung: Ada Upaya Membonceng Nama Organisasi untuk Mendukung Polisi! | Vasco Ruseimy Kecelakaan di Jalur Solsel–Padang, Sempat Rasakan Situasi “Dekat dengan Maut” |
Hukum Kriminalitas Pemerintahan
Beranda / Pemerintahan / Bareskrim Tetapkan Jenderal Listyo Sigit sebagai Tersangka Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal

Bareskrim Tetapkan Jenderal Listyo Sigit sebagai Tersangka Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal

JAKARTA, sumbar.ngerti.id — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri resmi menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka terkait kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar alat komunikasi Presiden Prabowo Subianto.

Kabareskrim Polri, Komjen Pol Asep Safrudin, mengonfirmasi penetapan status tersangka tersebut dalam keterangan resminya.

“Kami telah menetapkan Saudara LSP, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap alat komunikasi Bapak Presiden RI beserta sejumlah tokoh lainnya,” ujar Komjen Asep di Jakarta.

Menurut Asep, operasi penyadapan tersebut dilakukan di luar prosedur standar penegakan hukum dan telah berlangsung selama kurun waktu dua tahun.

“Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, praktik penyadapan ini diduga kuat telah berlangsung sejak tahun 2025 hingga 2026. Sasarannya cukup luas, meliputi pejabat negara, politisi, jurnalis, tokoh ormas, LSM, hingga pengusaha,” tegasnya.

Pendamping PKH Tanjung Raya Gandeng Rutan Maninjau Fasilitasi Narapidana Daftar Perlinsos

Lebih lanjut, Bareskrim juga menetapkan dua perwira tinggi Polri lainnya sebagai tersangka yang turut membantu melancarkan aksi tersebut serta berupaya menutupi jejak digitalnya.

“Selain LSP, penyidik juga menetapkan dua perwira tinggi lainnya, yakni Irjen AS dan Irjen EHS. Ketiganya diduga mencoba menghilangkan jejak kejahatan dengan menghapus file log dari Lawful Interception Management System (LIMS) pada bulan Oktober 2026,” tambah Komjen Asep.

Terkait proses hukum selanjutnya, pihak kepolisian telah melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka.

“Saat ini ketiga tersangka telah kami tahan di Rutan Mabes Polri. Mereka disangkakan melanggar pasal tentang penyadapan ilegal dan Pasal 32 ayat (1) UU ITE terkait perusakan informasi elektronik, dengan ancaman hukuman pidana maksimal 10 tahun penjara,” pungkasnya.

Sengketa Kawasan Sikabau dengan PT KBL Dharmasraya: Ketika Tanah Ulayat Berhadapan dengan Administrasi Negara

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *