PADANG, sumbar.ngerti.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Padang menggelar kegiatan penguatan kelembagaan pengawas pemilu bersama stakeholder di The ZHM Premier Hotel Padang, Rabu (7/8/2025). Pertemuan lintas lembaga ini menjadi yang pertama sejak berakhirnya pelaksanaan Pilkada.
Ketua Bawaslu Padang, Eris Nanda, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pertemuan antar lembaga terkait bertujuan untuk mempersiapkan diri sebagai penyelenggara pemilu untuk menghadapi pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.
“Tentu sebagai penyelenggara pemilu kami di Bawaslu juga perlu mempersiapkan diri. Perlu meningkatkan kapasitas, perlu meningkatkan kemampuan-kemampuan sumber daya manusia yang ada,” ujar Eris dalam sambutannya.
Eris menjelaskan bahwa Bawaslu membutuhkan masukan dari seluruh stakeholder, penggiat, dan pengamat demokrasi. Hal ini diperlukan agar pengawas-pengawas pemilu yang hidup di tengah masyarakat dapat memberikan solusi dan masukan untuk menjaga Bawaslu tetap menjadi lembaga yang aktual.
Ketua Bawaslu Kota Padang menegaskan pentingnya kegiatan diskusi semacam ini. Menurutnya, penguatan kelembagaan yang menjadi tujuan dari kegiatan ini dapat tercapai melalui komunikasi dan dialog bersama stakeholder.
“Semenjak berakhirnya Pilkada mungkin ini pertemuan kita yang pertama bersama stakeholder di dalam acara-acara seperti ini. Kalau pertemuan secara mendatangi atau kunjungan ke instansi masing-masing masih tetap kita lakukan,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, dirinya juga menyampaikan pesan penting kepada forum. Bawaslu tidak hanya bekerja sebagai lembaga yang ada ketika kegiatan pemilu dan Pilkada saja.
“Artinya bapak ibu, di forum-forum ini kita tetap menyampaikan atau men-syiar-kan bahwa Badan Pengawas Pemilu itu tidak hanya bekerja sebagai lembaga yang ada ketika kegiatan pemilu dan Pilkada,” tegasnya.
Eris kemudian berharap lembaga yang dipimpinnya dapat menjadi pengawas demokrasi yang berkelanjutan.
“Karena kita berharap Bawaslu ini menjadi pengawasnya demokrasi, artinya tegak dan berdirinya demokrasi di Indonesia ini lahir atau tetap semangat itu dipelihara oleh bapak ibu stakeholder ataupun bersama kader pengawas partisipatif dan juga organisasi cipayung dan juga para penggiat demokrasi,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Sumatera Barat, Alni, dalam sambutan sekaligus pembukaan kegiatan menyoroti permasalahan klasik dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia.
Alni menyebutkan bahwa masyarakat masih menganggap pemilu hanya sebatas datang ke TPS untuk mencoblos.
“Orang menganggap pemilu itu hanya datang ke TPS untuk mencoblos. Setelah itu apa keuntungannya yang didapat?,” kata Alni.
Alni juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap praktik money politics (politik uang) yang masih terus terjadi.
“Semenjak pelaksanaan pemilu dalam konteks sejarah kita, pasca reformasi, pemberian uang kepada pemilih tidak bisa stop sampai sekarang,” ungkap Alni.
Menurutnya, hal itu terjadi karena pemahaman sebagian besar masyarakat yang berpikir bahwa mereka harus merasakan keuntungan dalam proses pemilu.
Alni juga mengungkapkan keprihatinan terhadap praktik money politics yang masih terus berlanjut. “Semenjak pelaksanaan pemilu dalam konteks sejarah kita orde baru pasca reformasi, pemberian uang kepada pemilih tidak bisa stop sampai sekarang,” ungkap Alni.
Menurut Alni, hal ini terjadi karena pemahaman sebagian besar masyarakat yang berpikir bahwa mereka harus merasakan keuntungan dalam proses pemilu. “Karena pemahaman masyarakat kita mungkin sebagian besar berpikir, mereka datang memilih dan merasakan keuntungan dalam proses itu. Keuntungan yang tertingkat seperti tadi. Jual-beli suara, pemberian materi, janji ini-ini dan sebagainya,” pungkas Alni.
Kegiatan yang dibuka dengan pembacaan basmalah ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu dari narasumber yang dihadirkan serta memastikan kajian-kajian tentang pemilu tetap berlanjut meskipun tahapan pemilu atau Pilkada belum dimulai.
Komentar