JAKARTA, sumbar.ngerti.id — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri resmi menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka terkait kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar alat komunikasi Presiden Prabowo Subianto.
Kabareskrim Polri, Komjen Pol Asep Safrudin, mengonfirmasi penetapan status tersangka tersebut dalam keterangan resminya.
“Kami telah menetapkan Saudara LSP, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap alat komunikasi Bapak Presiden RI beserta sejumlah tokoh lainnya,” ujar Komjen Asep di Jakarta.
Menurut Asep, operasi penyadapan tersebut dilakukan di luar prosedur standar penegakan hukum dan telah berlangsung selama kurun waktu dua tahun.
“Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, praktik penyadapan ini diduga kuat telah berlangsung sejak tahun 2025 hingga 2026. Sasarannya cukup luas, meliputi pejabat negara, politisi, jurnalis, tokoh ormas, LSM, hingga pengusaha,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bareskrim juga menetapkan dua perwira tinggi Polri lainnya sebagai tersangka yang turut membantu melancarkan aksi tersebut serta berupaya menutupi jejak digitalnya.
“Selain LSP, penyidik juga menetapkan dua perwira tinggi lainnya, yakni Irjen AS dan Irjen EHS. Ketiganya diduga mencoba menghilangkan jejak kejahatan dengan menghapus file log dari Lawful Interception Management System (LIMS) pada bulan Oktober 2026,” tambah Komjen Asep.
Terkait proses hukum selanjutnya, pihak kepolisian telah melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka.
“Saat ini ketiga tersangka telah kami tahan di Rutan Mabes Polri. Mereka disangkakan melanggar pasal tentang penyadapan ilegal dan Pasal 32 ayat (1) UU ITE terkait perusakan informasi elektronik, dengan ancaman hukuman pidana maksimal 10 tahun penjara,” pungkasnya.




Komentar