Padang, sumbar.ngerti.id — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GMNI Sumatera Barat menyikapi polemik yang muncul pasca unggahan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas (BEM KM UNAND) yang mengkritik presiden dan menuai beragam reaksi dari berbagai pihak.
Ketua DPD GMNI Sumbar, Fikri Lafendra, menyayangkan munculnya narasi kecaman yang justru menyerang sesama mahasiswa. Menurutnya, gerakan mahasiswa tidak seharusnya diposisikan sebagai sesuatu yang keliru, apalagi jika lahir dari keresahan akar rumput.
“Gerakan sipil adalah bagian dari kontrol sosial (social control). Ia hadir sebagai suara masyarakat, bukan untuk membela tampuk kekuasaan,” ujarnya.
Fikri menegaskan bahwa perbedaan pandangan dalam gerakan mahasiswa adalah hal yang wajar, namun tidak seharusnya berujung pada saling serang di ruang publik. Ia menilai, mahasiswa semestinya menjaga solidaritas dengan tetap berpegang pada garis kaderisasi dan ideologi masing-masing organisasi.
Lebih jauh, Sekretaris DPD GMNI Sumbar, Dio Pratama juga menyoroti adanya kecenderungan sebagian kelompok mahasiswa yang justru berdiri di sisi kekuasaan untuk kepentingan tertentu. Fenomena ini dinilai berbahaya karena berpotensi memecah soliditas gerakan mahasiswa secara keseluruhan. Kelompok-kelompok tersebut dianggap telah mengalami pergeseran nilai, menjauh dari semangat perjuangan yang seharusnya menjadi landasan gerakan mahasiswa.
“Dalam praktiknya, organisasi justru digunakan sebagai alat untuk membela kepentingan pihak tertentu, bahkan rela “menjual” independensi gerakan demi kedekatan dengan kekuasaan,” tegas Bung Dio Pratama, Sekretaris DPD GMNI Sumatera Barat.
Dalam konteks kritik terhadap presiden, Bendahara DPD GMNI Sumatera Barat, Mael Yunus menyebut bahwa kritik ditujukan kepada presiden sebagai pejabat publik, bukan kepada individu secara personal seperti Prabowo Subianto.
“Perlu dibedakan antara jabatan publik dan pribadi. Kritik terhadap kebijakan atau kepemimpinan adalah bagian dari demokrasi,” jelasnya.
Terkait istilah “pakak” yang menjadi sorotan dalam unggahan BEM KM UNAND, Mael Yunus menjelaskan bahwa dalam terminologi Minangkabau, kata tersebut berarti “tuli” atau tidak dapat mendengar. Dalam konteks kritik, istilah ini dapat dimaknai sebagai analogi terhadap pemimpin yang dinilai tidak mendengar aspirasi masyarakat.
“Makna ‘pakak’ itu lebih kepada kiasan. Artinya, ada anggapan bahwa pemimpin tidak mendengar suara rakyat. Ini masih berada dalam koridor kritik,” tambahnya.
DPD GMNI Sumbar menegaskan bahwa dinamika gerakan mahasiswa harus tetap dijaga dalam koridor intelektual dan etika. Mereka berharap organisasi mahasiswa tidak terjebak dalam polemik saling menyalahkan, melainkan tetap fokus menjalankan peran sebagai agen perubahan dan kontrol sosial, serta menjaga independensi dari tarik-menarik kepentingan kekuasaan.
Komentar