LIMA PULUH KOTA, sumbar.ngerti.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lima Puluh Kota menggelar Penguatan Kelembagaan yang dilaksanakan di Hotel Mangkuto Syariah, Payakumbuh ( 13/08/25 ). Penguatan Kelembagaan dilaksanakan sebagai bentuk tindakan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PPU-XXII/2024, dengan mengusung tema Memperkokoh Tonggak Demokrasi Bangsa.
Kegiatan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Ketua Bawaslu Lima Puluh Kota beserta jajaran, TNI/Polri, KPU Lima Puluh Kota, Partai Politik, Media, dan Aktivis kampus serta pihak internal lainnya.
Dalam kata sambutannya, Ketua Bawaslu Lima Puluh Kota, Yoriza Asra menyampaikan bahwa perlunya dukungan dari seluruh elemen terutama yang menghadiri kegiatan pada hari ini dalam penguatan kapasitas Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota.
“Kami telah melakukan upaya peningkatan kapasitas dan penataan struktur kelembagaan, namun optimalisasi kinerja tetap memerlukan dukungan fasilitas dari pihak terkait”. Ujar Yoriza Asra
Yoriza juga menyampaikan bahwa dengan mengundang seluruh peserta yang hadir pada kegiatan Penguatan Kelembagaan, tentunya dengan tujuan agar bisa berdiskusi dan mendapatkan berbagai saran yang sangat berguna bagi Bawaslu Lima Puluh Kota dalam hal Penguatan Kelembagaan.
“Kami mengundang seluruh peserta yang ada dengan tujuan mendapatkan masukan saran untuk penguatan kelembagaan Bawaslu Lima Puluh Kota dan nantinya bisa disampaikan kepada Bawaslu RI,” lanjut Yoriza.
Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Herman Azmar, menegaskan bahwa penguatan Bawaslu adalah invenstasi bagi demokrasi yang ada. “Fungsi Pengawasan harus dilaksanakan secara efektif demi mewujudkan demokrasi”. Tegasnya
Dilanjutkan dengan Anggota Bawaslu Provinsi Sumbar, Muhammad Khadafi, yang mengatakan bahwa pelaksanaan pemilu yang ada di Indonesia memang selalu mengalami perubahan, sehingga pasca putusan MK 135, perubahan yang ada bukanlah hal yang mengejutkan lagi bagi demokrasi Indonesia. “Dari waktu ke waktu pemilu kita selalu mengalami perbaikan dengan pemilu 55 sebagai pemilu terbaik.”
Disisi lain, dalam hal pelaksanaan demokrasi, Indonesia sudah menjadi negara yang hebat. Akan tetapi ada hal yang harus dihilangkan, yaitu politik uang. Khadafi menyatakan “Arah dalam demokrasi kita biasanya ialah Amerika, di sana partai politik tidak lebih dari dua. Sedangkan Indonesia lebih dari itu, kurang hebat apa kita. Kita hanya perlu menghilangkan politik uang.”
Dengan sinergi ini, Bawaslu Lima Puluh Kota optimis dapat menjalankan fungsi pengawasan secara lebih optimal, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di daerah tersebut.
Komentar