Close sidebar
Advertisement
Refi Virgorita Nahkodai PA GMNI Kabupaten Solok, Siap Perjuangkan Kaum Marhaen | Raihan Nanda Putra Sebut Era Kepemimpinan Jokowi Hancurkan Alam hingga Sosial Ekonomi, Singgung Manuver Politik dan IKN | Dilema Alih Fungsi Lahan di Tanah Datar antara Pembangunan Ekonomi dan Kelestarian Lingkungan | Empat Tahun UU Pelindungan Data Pribadi, Sudahkah Kita Terlindungi? | Pendamping PKH Tanjung Raya Gandeng Rutan Maninjau Fasilitasi Narapidana Daftar Perlinsos | Sengketa Kawasan Sikabau dengan PT KBL Dharmasraya: Ketika Tanah Ulayat Berhadapan dengan Administrasi Negara | Menembus Narasi “Bencana Alam”: Mengurai Konflik Kepentingan dan Kompromi Diam-Diam dalam Galodo Solok | KTD GMNI Cabang Solok Dorong Kader Perkuat Ideologi dan Kepedulian Sosial | HASIMARU Unbrah: Momentum Sambut Maba dan Aksi Kepedulian Sosial | Gerakan Mengajar Desa Kota Padang Bangun Kolaborasi Pendidikan Melalui Program Inspirasi Desa Batch III | Aksi Main Hakim Sendiri terhadap Terduga Pencuri Ayam di Tabanan Picu Perdebatan Publik soal Ketimpangan Hukum | Catatan Hitam Pendidikan Kota Padang: Ketika Sekolah Bukan lagi Tempat Safe Space Bagi Anak | KPU Kabupaten Padang Pariaman Luncurkan RANGKIANG DATA, Perkuat Tata Kelola Data dan Keterbukaan Informasi Publik | Fikri Lafendra Siap Maju sebagai Calon Ketua DPD KNPI Kota Bukittinggi, Usung Semangat Persatuan dan Gotong Royong | Dari Pulau Karam untuk Masa Depan Pesisir: Conservation Camp 2026 Dorong Restorasi Mangrove Mandeh | Menyibak Jejak “Perdamaian Koto Piliang”: Penemuan Situs Medan Nan Bapaneh di Nagari Simawang | Mahasiswa Ilmu Sejarah Unand Gelar Pameran Visualisasi Sejarah Berbasis Media Kreatif | Haul ke-56 Bung Karno di Padang Jadi Ruang Refleksi Lintas Organisasi Kepemudaan, Teguhkan Semangat Gotong Royong dan Keberpihakan kepada Rakyat | HMI Cabang Padang: Dinamika Yang Tak Kunjung Usai | Membaca Warisan Budaya dari Desa Hangping | GMNI Sijunjung: Ada Upaya Membonceng Nama Organisasi untuk Mendukung Polisi! | Vasco Ruseimy Kecelakaan di Jalur Solsel–Padang, Sempat Rasakan Situasi “Dekat dengan Maut” | Perkuat Akar Rumput, GMNI UNP Cetak Generasi Pejuang Pemikir Baru di Kota Padang | Gelar Sarjana Jadi “Beban”? Ribuan Lulusan di Sumbar Terjebak Pengangguran, Ada Apa? | Rem Blong, Truk Muatan Hantam Tiga Mobil di Jalur Penurunan Padang Besi |
Daerah Kebijakan Publik Pendidikan
Beranda / Pendidikan / Sekolah Rakyat Dibuka di Sumbar, Anak-anak Bisa Sekolah Gratis Mulai 14 Juli 2025

Sekolah Rakyat Dibuka di Sumbar, Anak-anak Bisa Sekolah Gratis Mulai 14 Juli 2025

Foto Dari : Website Kementrian Sosial Republik Indonesia, Bahas Sekolah Rakyat

Padang, Sumatra Barat – Anak-anak usia wajib belajar 12 tahun di Sumatera Barat sebentar lagi bisa sekolah gratis lewat program Sekolah Rakyat. Mulai 14 Juli 2025, tiga Sekolah Rakyat akan resmi dibuka. Sekolah ini dibuat khusus untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu agar bisa tetap belajar.

“Tiga sekolah rakyat tersebut mulai beroperasi pada 14 Juli 2025. Pertama berada di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) di Kota Padang. Kedua di Balai Latihan Kerja Lubuk Selasih di Kabupaten Solok. Terakhir di Universitas Negeri Padang (UNP),” kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumbar, Syaifullah, Selasa (8/7/2025).

Sekolah Rakyat ini merupakan program dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial. Tujuannya agar semua anak bisa sekolah, walaupun orang tua mereka tidak mampu membiayai kebutuhan saat bersekolah.

Menurut Syaifullah, tiga sekolah ini akan menampung 250 pelajar. Di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) dan di Balai Latihan Kerja Lubuk (BLK) Lubuk Selasih, masing-masing akan ada empat rombongan belajar (rombel) untuk tingkat SMP. Total ada 200 siswa. Lalu di UNP, akan dibuka dua rombel untuk 50 siswa tingkat SMA.

“Setiap rombel diisi 25 siswa,” ujar Syaifullah.

Refi Virgorita Nahkodai PA GMNI Kabupaten Solok, Siap Perjuangkan Kaum Marhaen

Untuk mengajar para siswa, sudah disiapkan 29 orang guru. Namun masih ada kekurangan guru untuk mata pelajaran agama.

“Kemarin itu baru selesai pembekalan Kepala Sekolah Rakyat, dan tiga kepala sekolah dari Sumbar juga ikut. Artinya sudah siap untuk melaksanakan Sekolah Rakyat,” kata Syaifullah.

Syaifullah menambahkan, kurikulum sekolah juga sudah siap digunakan. Walaupun ada kekurangan guru, hal ini akan tetap terus diusahakan agar program ini bisa berjalan lancar.

Syaifullah juga menyebut, ke depan akan ada lebih banyak Sekolah Rakyat yang dibuka. Delapan daerah lain sedang menyiapkan hal yang sama. Daerah itu adalah Kabupaten Dharmasraya, Sijunjung, Tanah Datar, Limapuluh Kota, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Pasaman Barat, dan Kepulauan Mentawai.

“Ditargetkan bisa beroperasi pada tahun ajaran baru 2026 mendatang,” kata Syaifullah.

Dilema Alih Fungsi Lahan di Tanah Datar antara Pembangunan Ekonomi dan Kelestarian Lingkungan

Dengan hadirnya Sekolah Rakyat ini, diharapkan anak-anak yang kurang mampu di Sumatera Barat bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan masa depan yang lebih cerah.   

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *