Oleh : Abdi Yulio
Padang, sumbar.ngerti.id – Isu mengenai arah ideologis Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas (BEM KM Unand) kembali menjadi sorotan dalam masa kampanye Pemilihan Presiden Mahasiswa (Presma) 2025. Dalam kampanye dialogis di FISIP tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden mahasiswa kompak menyatakan sikap untuk menghapus kewajiban busana religius bagi pengurus BEM KM, termasuk penggunaan wajib rok bagi mahasiswi selama berada di sekretariat maupun dalam kegiatan organisasi.
Fenomena ini muncul setelah beberapa tahun terakhir muncul anggapan bahwa BEM KM Unand terlalu condong pada nilai keislaman yang konservatif. Sejumlah mahasiswa menilai suasana internal BEM lebih menyerupai organisasi mahasiswa berbasis Islam, seperti yang ada di kampus keagamaan, dibandingkan lembaga eksekutif yang menaungi seluruh mahasiswa lintas agama dan latar belakang.
Beberapa kebijakan internal yang tak tertulis, seperti anjuran bahkan kewajiban bagi pengurus perempuan untuk mengenakan rok ketika berada di sekretariat atau dalam kegiatan resmi BEM telah lama menimbulkan perdebatan. Bagi sebagian mahasiswa, kebijakan semacam ini mencerminkan semangat kesantunan dan moralitas. Namun bagi yang lain, itu adalah bentuk penyeragaman nilai yang tidak sejalan dengan semangat kebebasan dan keberagaman yang seharusnya dijunjung tinggi di kampus negeri.
Perdebatan itu kembali mengemuka di masa Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) 2025. Ketiga pasangan calon presmadan wapresma yaitu nomor urut 1 Syakur-Firdan, nomor urut 2 Deffan-Hanif, dan nomor urut 3 Nabil- Fajri saat kampanye di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) menyatakanbahwa BEM KM Unand tidak lagi boleh membatasi ekspresi berpakaian pengurusnya berdasarkan standar religius tertentulebih spesifiknya tidak mewajibkan menggunakan rok untuk pengurus perempuan. Bagi mereka, Unand adalah kampus umum, tempat mahasiswa dari berbagai latar belakang agama dan budaya belajar bersama. Maka, aturan atau budaya yang terlalu mengacu pada satu nilai keagamaan dianggap tak lagi relevan dengan semangat representasi mahasiswa yang beragam.
Budaya berpakaian yang telah dilakukan dari masa kemasa tentunya akan menarik opini publik mahasiswa melihatnya. Ucapan ketiga calon presma dan wapresma ini tentunya akan menjadi sebuah kebijakan kontoversial ketiasalah satu dari mereka benar-benar menjabat. Yang jelas, wacana ini telah membuka mata banyak pihak bahwa demokrasi kampus bukan hanya soal pemilihan presiden mahasiswa, tetapi juga soal perjuangan menegakkan kebebasan berpikir dan keberagaman di tengah dominasi nilai yang mengikat.
Komentar