Padang — Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Diponegoro (Undip) menyatakan pengunduran diri dari Aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI) Kerakyatan, setelah mengikuti Musyawarah Nasional (Munas) XVIII di Padang pada 13–19 Juli 2025.
Keputusan ini diambil sebagai bentuk kekecewaan terhadap pelaksanaan forum yang dinilai tidak lagi mencerminkan semangat perjuangan mahasiswa. BEM UGM menyampaikan bahwa forum tersebut justru dipenuhi manuver politik dan diwarnai oleh kehadiran elite kekuasaan.
“Kehadiran elite politik dan aparat keamanan mencederai independensi gerakan mahasiswa. Kami mempertanyakan kehadiran Ketum Partai Perindo, Menpora, Wagub Sumbar, Kapolda, hingga Kepala BIN Sumbar dalam forum yang katanya ‘kerakyatan’,” ungkap Ketua BEM KM UGM, Tiyo Ardianto, dalam keterangan resmi yang diterbitkan pada Senin (21/7).
Tiyo juga menuturkan bahwa forum Munas tidak berhasil menjadi ruang pemersatu mahasiswa, melainkan berubah menjadi ajang perebutan posisi dan jabatan. Ia menambahkan, kericuhan sempat terjadi selama forum berlangsung dan mengakibatkan dua mahasiswa terluka.
Sikap serupa juga disampaikan oleh BEM Undip. Ketua BEM Undip, Aufa Atha Ariq, menyayangkan pergeseran arah forum menjadi ruang praktik politik dan intervensi eksternal. Ia menilai konflik internal hingga kekerasan yang terjadi menjadi alarm atas hilangnya nilai-nilai independensi dalam gerakan mahasiswa.
Baik BEM UGM maupun BEM Undip menegaskan bahwa keputusan mundur ini adalah bentuk komitmen untuk tetap berpihak pada rakyat dan menjaga integritas perjuangan mahasiswa tanpa tunduk pada kepentingan politik kekuasaan.
Komentar