PADANG – Musyawarah Kecamatan (Muscam) KNPI Lubuk Begalung Nan XX yang digelar pada awal Juli 2025 berakhir dengan ketegangan serius antar peserta. Kericuhan pecah saat proses pemilihan Ketua DPK KNPI Lubuk Begalung memasuki tahap verifikasi dan pemungutan suara.
Muscam tersebut semula berlangsung lancar, bahkan dibuka secara resmi oleh Camat Lubuk Begalung, Andi Amir. Namun suasana mulai memanas ketika muncul calon ketua kedua yang mendaftar jelang akhir batas waktu. Menurut presidium sidang, Yogi Putra Dinata, munculnya calon tersebut sebenarnya sah secara organisasi karena tidak ada batas waktu resmi pendaftaran yang diumumkan panitia.
“Calon tersebut membawa enam dukungan OKP, sedangkan calon pertama membawa lima. Secara aturan, keduanya sah sebagai calon karena belum ada informasi resmi soal deadline pendaftaran,” jelas Yogi dalam wawancara bersama Sumbar.ngerti.id.
Setelah proses verifikasi, presidium memberikan waktu negosiasi kepada kedua calon untuk mufakat aklamasi. Namun negosiasi tidak menemukan kesepakatan, hingga forum mengarah pada mekanisme voting. Di titik inilah salah satu pendukung calon menolak melanjutkan, memicu ketegangan, hingga aksi menendang meja dan kursi oleh beberapa peserta.
“Yang bersangkutan tidak menerima proses tersebut, lalu terjadi tindakan yang tidak mencerminkan semangat musyawarah. Itu yang kemudian menyulut suasana jadi tak terkendali,” ujar Yogi.
Yogi membantah tudingan bahwa kericuhan dipicu oleh calon dari luar daerah. “Kedua calon merupakan pemuda asli Lubuk Begalung. Isu soal ‘bukan orang lokal’ yang sempat berkembang itu perlu diluruskan, karena salah arah,” tegasnya.
Menurut Yogi, ketidaksiapan panitia dalam menyusun bahan sidang dan minimnya koordinasi antara PK Lubuk Begalung dengan DPD KNPI Kota Padang turut memperkeruh dinamika. Bahkan, status PK saat itu disebut sudah demisioner, sehingga mestinya tidak bisa mengambil keputusan strategis sepihak.
Akibat situasi yang tidak kondusif, proses muscam dihentikan. Opsi yang tersedia adalah menggelar muscam ulang atau DPD KNPI Kota Padang mengambil alih melalui mekanisme penunjukan careteker.
“Kami berharap kejadian ini bisa menjadi pelajaran bersama. Musyawarah itu forum kaderisasi, bukan ajang mempertontonkan kepentingan yang membelokkan arah organisasi,” kata Yogi.
Komentar