Oleh : Widya Agustin (Mahasiswi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang)
sumbar.ngerti.id – Kurikulum Merdeka hadir membawa angin segar dalam dunia pendidikan Indonesia. Dengan semangat Merdeka Belajar, pemerintah berharap sekolah dapat lebih fleksibel, kreatif, dan berpihak pada kebutuhan belajar siswa. Kurikulum ini menekankan pembelajaran berdiferensiasi, asesmen formatif, dan penguatan karakter melalui Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Namun setelah beberapa tahun berjalan, muncul jarak yang cukup lebar antara konsep ideal tersebut dengan realita implementasinya di sekolah-sekolah menengah di Sumatra Barat.
Secara konsep, Merdeka Belajar menawarkan kebebasan bagi sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai konteks dan kemampuan peserta didik. Dokumen resmi Kemendikbudristek menegaskan bahwa Kurikulum Merdeka dirancang agar siswa dapat belajar secara aktif, mandiri, dan kritis. Selain itu, guru diberikan ruang lebih luas untuk memilih strategi pembelajaran tanpa harus terikat pada beban administratif yang berat seperti kurikulum sebelumnya.
Namun, laporan monitoring Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Barat tahun 2023 menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka belum sepenuhnya selaras dengan konsep Merdeka Belajar itu sendiri. Banyak kepala sekolah melaporkan adanya ketimpangan pemahaman antar-guru terkait pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen berbasis kompetensi. Beberapa guru masih terpaku pada metode ceramah konvensional karena belum memahami teknis pelaksanaan kelas fleksibel yang menjadi ruh Kurikulum Merdeka.
Selain itu, pelatihan yang diberikan kepada guru dan sekolah dinilai belum merata. Sejumlah sekolah di Padang, Bukittinggi, dan Payakumbuh mendapatkan akses pelatihan lebih intensif, sementara sekolah-sekolah di daerah kabupaten seperti Kepulauan Mentawai, Sijunjung, dan Solok Selatan mengaku pelatihan yang diterima masih bersifat dasar. Ketimpangan ini menyebabkan kapasitas guru untuk menjalankan kurikulum sangat bervariasi antar wilayah.
Masalah sarana dan prasarana menjadi faktor penghambat terbesar lainnya. Data Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan tahun 2022 mencatat bahwa masih banyak sekolah menengah yang belum memiliki perangkat teknologi memadai seperti akses internet stabil, proyektor, dan fasilitas laboratorium. Padahal, Kurikulum Merdeka idealnya mendorong eksplorasi, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi dalam proses belajar. Kondisi ini membuat banyak kepala sekolah harus berimprovisasi agar kegiatan P5 atau pembelajaran berbasis projek tetap dapat berjalan walau dengan fasilitas terbatas.
Sementara itu, pelaksanaan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) juga menghadapi berbagai kendala teknis. Banyak sekolah kesulitan mengatur jadwal projek, menyesuaikan tema dengan kondisi lokal, serta memastikan koordinasi antarguru berjalan efektif. Pada beberapa sekolah, P5 bahkan hanya menjadi kewajiban administratif demi memenuhi tuntutan kurikulum, bukan sebagai pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa.
Kepala sekolah dari sejumlah SMA dan SMP di Sumatra Barat dalam forum MGMP dan MKKS tahun 2023 juga mengeluhkan perubahan kebijakan yang cepat. Pembaruan sistem pada platform Merdeka Mengajar serta penyesuaian modul kurikulum membuat sekolah harus terus menata ulang perangkat pembelajaran. Tanpa pendampingan teknis yang memadai, hal ini sering menimbulkan kebingungan di tingkat sekolah.
Meski demikian, terdapat sekolah-sekolah yang mampu menerapkan Kurikulum Merdeka dengan cukup baik. Dukungan kepemimpinan kepala sekolah, budaya kerja guru yang adaptif, serta kreativitas sekolah dalam mengembangkan projek kontekstual menjadi faktor penting keberhasilan implementasi. Sekolah-sekolah ini bahkan mampu menjadikan P5 sebagai ajang eksplorasi potensi siswa melalui projek lingkungan, budaya lokal, hingga kewirausahaan.
Namun secara umum, kesenjangan antara konsep dan praktik masih sangat terasa. Ketika pemahaman guru tidak merata, fasilitas belum memadai, dan kebijakan terus berubah, maka semangat Merdeka Belajar sulit diwujudkan secara maksimal. Kurikulum Merdeka yang seharusnya memberikan keleluasaan justru berpotensi menambah beban baru apabila tidak diimbangi dengan dukungan sistem yang kuat.
Pada akhirnya, perjalanan Kurikulum Merdeka mengingatkan bahwa perubahan kurikulum tidak dapat berdiri sendiri. Ia memerlukan ekosistem pendidikan yang siap guru yang terampil, kepala sekolah yang visioner, fasilitas yang memadai, dan kebijakan yang matang. Tanpa itu semua, konsep besar Merdeka Belajar hanya akan menjadi idealisme yang sulit terwujud sepenuhnya di ruang kelas sekolah menengah di Sumatera Barat.
Komentar