Jakarta, sumbar.ngerti.id – Kasus dugaan keracunan akibat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) terus meluas di sejumlah daerah. Data terbaru dari Kantor Staf Presiden (KSP) mencatat lebih dari 5.000 orang terdampak di 46 lokasi berbeda. Para korban, yang sebagian besar adalah siswa sekolah, mengalami gejala mual, muntah, hingga pusing setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut.
Salah satu kasus terbesar terjadi di Bandung Barat, Jawa Barat, di mana ratusan siswa dari berbagai jenjang pendidikan dilaporkan sakit massal. Pemerintah daerah pun menetapkan kejadian tersebut sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Menyikapi hal itu, BGN menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cipongkor, Bandung Barat, untuk keperluan evaluasi.
Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan pihaknya tidak akan menghentikan program MBG secara nasional, namun akan melakukan evaluasi menyeluruh. Menurutnya, indikasi awal penyebab keracunan berasal dari pola memasak yang kurang tepat. “Proses memasak sebaiknya dilakukan mendekati waktu distribusi. Kalau dimasak terlalu pagi dan dibiarkan terlalu lama sebelum diantar, kualitas makanan bisa menurun. Standarnya, jarak antara memasak dan distribusi tidak boleh lebih dari empat jam,” kata Dadan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (25/9).
Untuk memastikan penyebab pasti, BGN membentuk tim investigasi internal yang beranggotakan ahli kesehatan, kimia, dan farmasi sebagai pendamping investigasi resmi BPOM. Tim ini akan menelusuri rantai produksi mulai dari sumber bahan baku, proses memasak, hingga distribusi. “Ini kami lakukan agar ada second opinion sambil menunggu hasil resmi laboratorium dari BPOM,” ujar Dadan.
Seiring meningkatnya jumlah korban, sejumlah pihak mendesak agar evaluasi program dilakukan secara lebih transparan. DPD RI meminta jumlah penerima MBG di setiap daerah dikurangi, sementara Komisi IX DPR mendorong agar masyarakat sipil dilibatkan dalam proses investigasi. Di Jawa Barat, Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan akan memanggil Kepala BGN wilayah setempat untuk evaluasi menyeluruh, bahkan mempertimbangkan moratorium program jika terbukti ada kelalaian teknis.
Meski menghadapi desakan penghentian, BGN menegaskan program MBG tetap berjalan sesuai arahan Presiden. “Saya tidak berani mendahului keputusan Presiden. Program ini akan terus berjalan sambil perbaikan dilakukan. Kami pastikan evaluasi menyeluruh segera dilaksanakan,” tegas Dadan.
Hingga berita ini diturunkan, hasil investigasi resmi mengenai penyebab pasti kasus keracunan masih menunggu laporan lengkap dari BPOM. Pemerintah menjanjikan transparansi data dan peningkatan standar keamanan pangan untuk memastikan program MBG tidak kembali menimbulkan korban.
(*)
Komentar