TANAH DATAR, sumbar.ngerti.id – Menjelang pelaksanaan pesta demokrasi, sinergi antara lembaga pengawas pemilu dan insan pers menjadi krusial untuk menjamin pemilu yang transparan dan berintegritas. Menjawab tantangan tersebut, Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kabupaten Tanah Datar dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat mengambil langkah proaktif dengan merancang sebuah nota kesepahaman (MOU) kerja sama.
Inisiatif ini mengemuka dalam sebuah pertemuan yang digelar di kantor Bawaslu Tanah Datar pada hari Senin, 25 Agustus 2025. Rombongan pengurus PJKIP yang dipimpin langsung oleh ketuanya, Rezki Aryendi, diterima dengan hangat oleh Ketua Bawaslu Tanah Datar, Andre Aski, beserta Komisioner Zulman Hendrizal dan jajaran kesekretariatan.
Ketua Bawaslu Tanah Datar, Andre Aski, menyatakan apresiasinya terhadap inisiatif PJKIP. Menurutnya, peran jurnalis sangat vital dalam mengawal setiap tahapan pemilu.
“Kami menyambut dengan tangan terbuka kolaborasi dengan PJKIP Tanah Datar. Kami percaya bahwa jurnalis memegang peranan penting dalam mendukung serta mengawasi penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil,” ungkap Andre Aski.
Ia menambahkan bahwa Bawaslu berkomitmen untuk terbuka dan bekerja sama dengan para jurnalis yang memiliki kepedulian tinggi terhadap penguatan demokrasi di Tanah Datar.
Dari pihak PJKIP, Rezki Aryendi menegaskan bahwa tujuan utama dari kerja sama ini adalah untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi aktif dalam pemilu.
“Kami berharap dapat menjalin sinergi yang solid dengan Bawaslu Tanah Datar. Fokus kami tidak hanya pada sosialisasi partisipasi pemilu, tetapi juga dalam hal pengawasan dan pelaporan terhadap seluruh proses pelaksanaan pemilu di wilayah Kabupaten Tanah Datar,” jelas Rezki.
Lebih lanjut, Rezki menyatakan kesiapan PJKIP untuk menjadi mitra diskusi dan dialog dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemilu dan demokrasi.
Nota kesepahaman yang tengah dirancang ini diharapkan dapat menjadi landasan kuat bagi PJKIP dan Bawaslu untuk memperkuat pengawasan partisipatif, sehingga pemilu di Tanah Datar dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Komentar