Memasuki tahun 2025, kepemimpinan Mahyeldi Ansharullah sebagai Gubernur Sumatera Barat memasuki fase yang menentukan. Setelah empat tahun menjabat, publik mulai menilai bukan hanya hasil pembangunan fisik, tetapi juga gaya dan efektivitas komunikasinya dalam memimpin. Dalam konteks politik lokal yang semakin dinamis, komunikasi politik Mahyeldi menjadi aspek penting untuk menilai sejauh mana pemerintah provinsi mampu menjaga kepercayaan publik, membangun partisipasi masyarakat, dan merespons aspirasi rakyat dengan terbuka.
Mahyeldi dikenal luas sebagai sosok religius, tenang, dan santun. Gaya komunikasinya berakar kuat pada nilai-nilai Islam dan budaya Minangkabau. Namun, dalam konteks pemerintahan yang semakin digital, cepat, dan terbuka, muncul pertanyaan: apakah gaya komunikasi politik Mahyeldi yang moralistik dan konvensional masih efektif menjawab tuntutan masyarakat Sumatera Barat masa kini?
Sejak awal karier politiknya, Mahyeldi membangun citra sebagai pemimpin yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Dalam berbagai kesempatan, ia menekankan pentingnya moralitas, akhlak, dan etika dalam birokrasi. Komunikasinya sering menggunakan bahasa dakwah, menonjolkan pesan-pesan spiritual, dan mengaitkan pembangunan daerah dengan tanggung jawab keagamaan.Gaya ini tentu selaras dengan karakter masyarakat Sumatera Barat yang religius dan berpegang pada filosofi “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah”. Dalam banyak kesempatan, Mahyeldi tampil sebagai pemimpin moral, bukan sekadar pejabat administratif. Ia sering berbicara dalam forum keagamaan, menyapa masyarakat dengan pendekatan kultural, dan menghindari retorika politik yang konfrontatif.
Namun, komunikasi berbasis religius ini memiliki keterbatasan ketika dihadapkan pada isu-isu teknokratis dan kebijakan publik yang membutuhkan penjelasan rasional dan terbuka. Tidak jarang publik menganggap gaya komunikasi Mahyeldi terlalu normatif, belum cukup konkret dalam menjawab persoalan ekonomi, pendidikan, atau infrastruktur. Dengan kata lain, kekuatan religiusitas yang selama ini menjadi modal politik Mahyeldi perlu diimbangi dengan komunikasi kebijakan yang lebih substansial, berbasis data, dan mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat.
Salah satu tantangan terbesar dalam komunikasi politik Mahyeldi adalah pola hubungan dengan media. Sejumlah kalangan jurnalis menilai bahwa komunikasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan media massa masih kurang terbuka. Mahyeldi dikenal berhati-hati dalam memberi pernyataan, terutama terhadap isu sensitif seperti alokasi anggaran, pembangunan proyek strategis, atau kebijakan pendidikan. Sikap hati-hati ini memang mencerminkan karakter Mahyeldi yang tidak ingin menimbulkan polemik, tetapi dalam era keterbukaan informasi seperti sekarang, sikap terlalu tertutup justru dapat menimbulkan kesan defensif. Publik tidak hanya menuntut pemimpin yang “berakhlak”, tetapi juga yang “transparan dan komunikatif”.
Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Mahyeldi untuk memperkuat relasi dengan media dan publik. Komunikasi politik tidak cukup hanya dengan pidato seremonial, tetapi perlu melibatkan konferensi pers rutin, forum publik, dan kanal digital yang aktif memberikan penjelasan kebijakan. Pemerintah provinsi perlu membangun kehadiran komunikasi yang responsif, cepat, dan informatif agar tidak tertinggal dalam arus opini publik yang dibentuk media sosial. Sumatera Barat merupakan daerah yang rawan bencana, baik gempa bumi, longsor, maupun banjir. Dalam beberapa peristiwa krisis, Mahyeldi sering hadir langsung di lapangan—memberi bantuan, menghibur korban, dan menenangkan masyarakat. Respons empatik seperti ini memperkuat citra Mahyeldi sebagai pemimpin yang peduli dan dekat dengan rakyat.
Namun, dalam konteks komunikasi krisis modern, kecepatan penyebaran informasi menjadi kunci. Media sosial seperti X (Twitter), Instagram, dan TikTok kini menjadi sumber utama masyarakat dalam mencari kabar. Pemerintah daerah harus mampu mengelola narasi publik dengan cepat agar tidak muncul misinformasi. Di sinilah tantangan Mahyeldi, meski ia menunjukkan empati dan kehadiran fisik di lapangan, kanal komunikasi digital pemerintah provinsi sering terlambat memperbarui informasi. Dalam situasi darurat, keterlambatan komunikasi bisa menimbulkan kebingungan publik. Untuk itu, Mahyeldi perlu memperkuat tim komunikasi digital yang sigap, profesional, dan terkoordinasi lintas dinas.
Memasuki 2025, digitalisasi politik menjadi keharusan. Pemimpin daerah tidak hanya diukur dari kinerja pembangunan, tetapi juga dari kemampuan berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui platform digital. Mahyeldi sejauh ini masih menunjukkan gaya komunikasi yang tradisional. Kanal resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah aktif di media sosial, tetapi kontennya cenderung formal dan kurang interaktif. Di sisi lain, banyak kepala daerah di Indonesia mulai menggunakan media sosial sebagai sarana dialog dua arah untuk mendengarkan keluhan warga, menjawab pertanyaan, dan menjelaskan kebijakan secara langsung.
Masyarakat muda Sumatera Barat, terutama generasi milenial dan Gen Z, kini menginginkan pemimpin yang accessible dan komunikatif. Mereka tidak cukup puas dengan komunikasi berbasis ceramah, tetapi ingin pemimpin yang mampu berbicara dalam bahasa digital: singkat, lugas, dan terbuka. Apabila Mahyeldi ingin memperkuat legitimasi politiknya di tengah masyarakat urban dan generasi muda, ia harus menyesuaikan gaya komunikasinya dengan karakter audiens masa kini. Jika ditinjau dari perspektif teori komunikasi politik, Mahyeldi masih mempraktikkan model komunikasi one-way communication, yakni komunikasi satu arah dari pemimpin ke masyarakat. Model ini menekankan penyampaian pesan moral dan instruksi, tetapi kurang memberi ruang bagi umpan balik publik. Padahal, demokrasi modern menuntut model two-way communication, di mana dialog, keterbukaan, dan partisipasi masyarakat menjadi inti komunikasi politik. Masyarakat Sumatera Barat yang semakin terdidik dan terhubung secara digital memerlukan pemimpin yang bukan hanya berbicara, tetapi juga mendengar. Mahyeldi memiliki keunggulan dalam membangun kepercayaan berbasis nilai moral, tetapi efektivitas komunikasinya akan lebih kuat bila ia mampu mengkombinasikan pesan moral dengan komunikasi yang berbasis data, bukti kinerja, dan partisipasi publik.
Komentar