Oleh: Pijar Qolbun Salim
Padang, Sumatra Barat-Program Rancak Publik edisi Bincang Rancak kali ini mengangkat tema “Menilik Pemerintahan Fadly Amran: Dari Janji Politik ke Aksi Publik – Arah, Kebijakan, dan Dampaknya bagi Masyarakat” Pada 19/7/2025. Diskusi ini menghadirkan dua narasumber kredibel, yakni Andri Rusta, akademisi dan analis kebijakan publik, serta Novia Harlina, Ketua AJI Padang.
Kegiatan ini menjadi ruang reflektif untuk menelaah masa 100 hari awal kepemimpinan Fadly Amran sebagai Wali Kota Padang. Dalam pemaparannya, Andri Rusta menekankan bahwa transisi pemerintahan tidak dapat diharapkan menghasilkan perubahan drastis secara instan. “Tidak mungkin mengubah arah kebijakan 180 derajat hanya dalam 100 hari. Ada shock effect di kalangan birokrasi dan perangkat daerah yang tidak bisa dihindari,” ungkapnya.
Ia menyoroti persoalan mendasar dalam tubuh OPD dan struktur birokrasi yang lamban, serta menyarankan agar pemimpin daerah menunjukkan ketegasan dalam menata ulang perangkat kerja, walaupun secara regulasi dan etik tidak bisa dengan mudah bagi kepala daerah mengganti perangkat OPD. “Padang membutuhkan pemimpin yang bisa bertindak tegas, jangan terlalu lunak terhadap OPD,” katanya. Meski begitu, Andri mengingatkan bahwa setiap pemimpin memiliki gaya dan pendekatan tersendiri, yang harus dinilai dengan ukuran yang adil dan ilmiah.
Sebagai pendekatan, Andri menyinggung teori kongruensi sebagai metode evaluasi efektivitas kebijakan kepala daerah, serta teori representasi publik untuk menilai sejauh mana pemimpin mewujudkan aspirasi konstituennya.
Sementara itu, Novia Harlina menyoroti bahwa selama 100 hari pertama ini, pemerintahan Fadly Amran cenderung fokus pada pencitraan. “Narasi tentang program BPJS gratis terlalu digembor-gemborkan. Ini sah-sah saja sebagai strategi komunikasi, namun perlu dikaji juga efektivitas dan keberlanjutannya,” ujarnya.
Novia juga menegaskan pentingnya sikap jurnalis yang objektif dan kritis secara seimbang. “Tugas jurnalis bukan sekadar mengkritik. Kalau ada kebijakan yang memang berpihak kepada rakyat dan berbasis kebutuhan nyata, itu juga harus diakui dan disebarluaskan,” tambahnya.
Dalam sesi tanya jawab, muncul pertanyaan dari peserta diskusi mengenai kemungkinan realisasi kota cerdas (smart city) dan tantangan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menanggapi hal itu, Andri menyebut bahwa terbatasnya anggaran masih menjadi hambatan utama, sehingga strategi fiskal menjadi hal yang mendesak untuk diperkuat oleh pemerintah kota.
Diskusi ini menegaskan bahwa evaluasi kinerja kepala daerah bukan hanya soal persepsi publik, tetapi juga tentang pendekatan ilmiah dalam membaca arah kebijakan dan tata kelola pemerintahan. Melalui forum seperti ini, diharapkan masyarakat dapat ikut terlibat dalam mengawal pembangunan secara kritis dan konstruktif.
(Pjr/Dza)
Komentar